Arsip Kata Kunci: awas

Langkah selanjutnya yaitu mengedukasi masyarakat dan konsumen tentang urgensi peran DPS dalam suatu lembaga. Konsumen perlu mengetahui anggota siapa saja DPS dan apa saja tugas serta wewenang mereka. Agar timbul suatu kepercayaan konsumen terhadap produk dan akad yang diberikan oleh perbankan syariah. Dengan ini konsumen akan menyadari bahwa produk syariah yang mereka gunakan dibawah pengawasan pihak yang independen dan berkompeten di bidang keuangan syariah.

Pada negara-negara yang tergabung dalam OKI memiliki praktik pengawasan syariah yang berbeda, ada yang memiliki otoritas syariah nasional dan ada juga yang sebatas otoritas syariah pada tingkat lembaga saja seperti Syria, Oman, Yaman, Libya, dan Irak. Bahkan ada juga negara yang memiliki otoritas syariah keduanya. Otoritas syariah nasional perlu memainkan peran yang lebih penting dalam memantau dan memastikan praktek tata kelola perbankan Islam telah bekerja dengan baik.

Lalu, bagaimana dengan DPS di Indonesia? Apakah diperlukan pengajuan model DPS kembali? Atau memperbaiki yang ada? Saat ini, DPS di Indonesia minim sekali yang mengerti masalah akuntansi (audit), sedangkan Auditor minim pengetahuannya tentang syariah, sehingga saat ini Auditor dan DPS masih bekerjasama untuk proses audit LKS. Alangkah lebih baik jika Auditor menguasai ilmu syariah, dan DPS juga mengusai ilmu audit agar LKS terus mengalami pertumbuhan yang baik tiap tahunnya.

Oleh Karena itu, untuk dapat meningkatkan kualitas pengawasan syariah, perlu terlibatnya bagian lain baik itu pengawasan internal maupun eksternal dalam membantu Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan; pelatihan up-to-date secara terus-menerus; dibuatnya konsep kurikulum jenjang pendidikan keuangan islam kontemporer yang memadai......

Dari berbagai usulan atas model Dewan Pengawas Syariah dapat disimpulkan bahwa idealnya anggota Dewan Pengawas Syariah menguasai ilmu fiqh dan juga akuntansi. Namun, salah satu kelemahannya adalah masih minimnya orang yang menguasai dua bidang tersebut, maka untuk solusi terbaik adalah adanya kerjasama antara auditor dan Dewan Pengawas Syariah. untuk di Indonesia sendiri pun peran dari auditor untuk entitas syariah masih dipegang oleh Dewan Pengawas Syariah, dan ini menjadi peluang tersendiri untuk mahasiswa dan lulusan akuntansi syariah untuk dapat mengambil peluang tersebut.

Kemudian yang menjadi persyaratan dalam Pendirian Perbankan Syariah yaitu dengan membentuk SSB yang terdiri dari 3-7 orang dari para ahli syariah (fiqh Muamalah). Dimana fungsi SSB sendiri adalah berpartisipasi dalam membentuk dan menyetujui produk Bank Syariah, yang mana akan ditinjau dari transaksi dan diputuskan sesuai dengan syariah. Akan tetapi Bank Sentral Yaman tidak mengeluarkan peraturan yang jelas terkait isu-isu SSB, hingga syarat untuk mempertahankan Indepensi SSB itu sendiri.

Jurnal ini membahas bagaimana pengawasan syariah dalam bank syariah di negara Yaman. Nantinya akan memberikan gambaran bagaimana penerapan pengawasan syariah di salah satu negara Muslim yang dapat kita bandingkan dengan penerapan pengawasan syariah di perbankan syariah di Indonesia.

Pemerintah harus mengevaluasi kembali sistem pengawasan obat dan peredarannya di masyarakat. Evaluasi ini perlu dilakukan menyusul terbongkarnya kasus vaksin palsu yang ternyata sudah beroperasi cukup lama, demikian pernyataan Anggota Komisi IX bidang Kesehatan DPR RI Ahmad Zainuddin kepada redaksi dakwatuna.com di Jakarta, Senin (27/6/2016).

Orang yang selalu Muraqabatullah akan senantiasa melakukan amalan yang lebih, di mana ada kebaikan maka ia akan selalu ada, selalu hadir dalam setiap majelis ilmu, agenda dakwah, dan seb Orang yang seperti inilah yang nantinya di akhirat akan disambut oleh malaikat

Ini menarik untuk dicatat di seluruh peradaban Islam saat ini, hanya sedikit ahli hukum yang mengatakan harus patuh akan kondisi di atas tetapi malah kebalikannya, ada beberapa yang menganggap sebagai mujtahid dengan caranya sendiri. Kebenaran dari masalah tersebut ialah penempatan semua mujtahid dalam kedudukan yang sama keduanya tidak memungkinkan dan tidak realistis, karenanya usaha dari beberapa ahli hukum untuk mengenal lebih dari satu ketegori ujtihad , disamping luasnya kemampuan intelektual dan kompetensi akademik dari ahli hukum yang memenuhi syarat seorang mujtahid untuk menempati posisi pertama.