Berita

Rentetan gempa bumi yang melanda Nangroe Aceh Darussalam (NAD) menimbulkan kerusakan dan korban meninggal di sejumlah daerah. Pemerintah pun langsung bergerak cepat dengan mengirimkan bantuan yang totalnya mencapai Rp 1,04 triliun. Bantuan tersebut berupa pangan, sandang, dan perlengkapan sehari-hari. "Hingga sekarang Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mengirimkan berbagai macam barang untuk membantu korban gempa Aceh," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Jakarta, Kamis (12/4).

Beberapa tahun belakangan ini banyak gugatan terhadap pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) terkait pelaksanaan pelayanan jamaah haji Indonesia. Sehingga kemudian muncul usulan agar operator haji yang selama ini dipegang oleh Kemenag agar dialihkan kepada swasta.

Rabat ibu kota kerajaan Maroko, terletak di pinggir pantai samudra atlantik dan di aliri sungai Bouregreg yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Kota Rabat di dirikan oleh Raja Abdel Moumin pada tahun 1152, selanjutnya diperluas dan mengalami masa keemasannya di zaman raja Yaqoub al-Mansour (keduanya dari dinasti Mouahidien).

Reksa dana berbasis syariah pada Februari dan Maret diprediksi mengalami penurunan dana kelolaan dibanding Januari 201. Kendati demikian, investasi di instrumen tersebut masih memiliki potensi pertumbuhan yang baik hingga penghujung tahun ini.

Pemimpin Palestina melayangkan protes kepada PBB tentang lonjakan pembangunan permukiman Israel di wilayah-wilayah pendudukan, yang menghancurkan harapan solusi dua-negara dalam konflik Timur Tengah. Utusan Palestina di PBB, Riyad Mansour, mengirim surat protes kepada Dewan Keamanan PBB, Senin. Protes itu dilakukan menjelang pertemuan kuartet diplomatik mengenai konflik itu di Washington, Rabu.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta Kementrian Agama tidak menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, FPKS juga meminta agar Kementerian Agama melakukan penghematan besar-besaran pada komponen biaya tidak langsung BPIH 2012.

K.H. Jazuli Juwaini, Lc.,MA., anggota Komisi VIII DPR RI menyatakan bahwa terwujudnya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) yang akan disahkan menjadi Undang-undang harus menjadi momentum untuk lebih memperkuat jaminan Negara atas berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat, agar terjamin kehalalan dan kesehatannya. Jaminan ini khususnya ditujukan kepada umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini, sehingga merasa tenang, aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk-produk yang beredar di pasar, sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya.

Kaukus Kesehatan DPR mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang pengaturan tembakau dan rokok sebagai turunan dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aturan yang jelas itu diperlukan demi menjaga kesehatan rakyat sekaligus meminimalisir jumlah kematian akibat rokok.

Apakah SBY akan segera membuka suara atas sikap PKS ini? Kita tunggu saja. Yang pasti wakil rakyat itu seharusnya berpihak pada rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat apapun resiko politiknya. Partai politik juga seharusnya konsisten memperjuangkan kecerdasan untuk rakyat, jangan hanya berpihak kepada rakyat sebelum kampanye saja...

Memaknai hijrah bagi TKI yang sedang mengadu nasib di negeri orang itu adalah sangat penting. Hijrah kita ke negeri jiran ini, perlu kita luruskan kembali niatnya. Agar kita mampu mendapatkan nilai di hadapan Allah. Dengan meniatkan hijrahnya kita ini karena Allah, maka kelak Allah akan berikan kita pahala yang berlimpah atas setiap kebaikan. Allah akan memudahkan setiap urusan kita, memberikan keberkahan harta dari kerja kita dan akan selalu menjaga kita agar tetap berada dijalan-Nya.