Berita

Ketua Umum BAZNAS, Didin Hafidhuddim mengatakan, pasca lahirnya UU 23 tahun 2011, perlu adanya konsolidasi kelembagaan zakat secara nasional. "Konsolidasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menyamakan visi dan persepsi tentang pengelolaan zakat nasional, sehingga semua stakeholder, dalam hal ini Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat mengambil peran yang tepat dan efektif," ujarnya dalam diskusi pra Musyawarah Nasional keenam Forum Zakat di Semarang, Selasa (17/4).

Pakar tata negara Margarito Kamis melihat kondisi PKS tengah berada di atas angin karena partai berlambang padi dan kapas itu beranggapan jika SBY tidak akan mendepak PKS dengan mudah. Adanya selentingan kabar PKS keluar dari Setgab sebaiknya tidak perlu didengarkan, karena yang paling jelas penyataan tersebut harus keluar dari mulut SBY.

Menurut hemat penulis, dengan adanya ide perjuangan menuju keserasian gender sepatutnya para pemimpin, ulama, cendekiawan, organisasi sosial dan politik Islam dan masyarakat pada umumnya wajib memperjuangkan adanya RUU hingga menjadi UU yang mengakomodir keserasian gender.

Layaknya sebuah negara berkembang lainnya, Indonesia pun tak sepi dari terpaan masalah. Hampir semua segi kehidupan tak bisa hidup bebas. Korupsi menjadi konsumsi harian sebagian (jika tak ingin dikatakan “mayoritas”) pejabat. Pengangguran konon katanya cenderung makin meningkat. Tak mau kalah, baru-baru ini, rencana kenaikan harga BBM digulirkan. Padahal kalau mau jujur mengkalkulasi, banyak hal ganjil di balik rencana itu. Bahkan aroma kepentingan penguasa tercium cukup menyengat.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, meminta TNI dan Polri untuk jujur dalam mengungkap persoalan geng motor yang melakukan aksi keekrasan di sejumlah wilayah Jakarta. Sebab, sampai saat ini publik tak tahu pihak-pihak yang terlibat dalam aksi geng motor.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj melalui siaran pers mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk secepatnya mengungkap pelaku dan dalang di balik serangkaian aksi kekerasan oleh geng motor. NU juga mendorong kepolisian untuk melakukan instropeksi diri atas peristiwa tersebut. "Harus cepat diungkap. Jangan sampai ini berlatur-larut yang ujungnya akan semakin meresahkan masyarakat," kata Said.

Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak perlu khawatir perannya akan berkurang dalam Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Peran ulama tetap menentukan dalam menentukan halal dan haramnya jenis produk yang beredar di pasaran.

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Jama’ah Shalahuddin Universitas Gadjah Mada (JS UGM) mengadakan acara Caravan From Gaza (CFG) dengan tema “Children of Gaza : Let’s Back to School” yang berlangsung pada Sabtu, (14/04) di Ruang Seminar Timur Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM. Acara ini diadakan berkat kerjasama antara JS UGM, Keluarga Muslim Psikologi (KMP), Jama’ah Muslim Fisipol (JMF), Mahasiswa Pecinta Islam (MPI) dan FSLDK.

Siaran TV dan radio dinilai banyak mengandung unsur berbahaya bagi anak-anak karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan etika ketimuran yang menjadi ciri khas Indonesia. Jika dibiarkan maka hal ini akan mengancam moralitas bangsa.

KAMMI mengutuk keras tindakan militer (tentara dan polisi) dan pemerintahan rezim Bashar al Assad di SURIAH. Berkenaan dengan itu kami dari KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) menyatakan sikap: 1. Menuntut PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) untuk menyelesaikan kasus pembantaian Muslim di SURIAH. 2. Mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk membantu penyelesaian pembantaian Muslim di SURIAH dan memberikan pernyataan.