dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Solo. Beberapa tahun belakangan ini banyak gugatan terhadap pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) terkait pelaksanaan pelayanan jamaah haji Indonesia. Sehingga kemudian muncul usulan agar operator haji yang selama ini dipegang oleh Kemenag agar dialihkan kepada swasta.
“Apakah haram pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menjadi operator haji?” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Bachrul Hayat di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/4/2012).
Bachrul mengatakan, pemerintah menjadi operator haji Indonesia karena menyangkut masyarakat banyak. Bukan ratusan atau belasan ribu orang saja, melainkan jamaah haji Indonesia yang jumlahnya sekarang mencapai ratusan ribu orang.
Lantas, mengapa pemerintah mengambil alih seluruh pelaksanaan pelayanan jamaah haji Indonesia? Menurutnya, hal itu dikarenakan berdasarkan pengalaman operator haji yang dilaksanakan oleh swasta, umumnya kolaps.
“Beberapa banyak jamaah haji yang telah ditangani oleh swasta, kemudian tidak diberangkatkan. Sampai hari ini ada perusahaan swasta yang mengurusi jamaah haji yang tidak bisa memulangkan jamaahnya. Sebulan lalu pemerintah baru saja memulangkan jamaah haji tahun 2011 yang ditinggalkan perusahaan swasta yang mengurusinya. Itu contoh,” bebernya.
Oleh karenanya, lanjut Bachrul, adanya usulan agar operator haji dialihkan kepada swasta, Ia meminta agar opsi itu dikaji kembali. Dia menegaskan agar tidak main-main dengan umat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. “Kecuali kalau bangsa ini mau buat agreement baru maka silakan ubah undang-undangnya,” tandasnya.
Selain itu, prinsip dari pengelolaan pelayanan jamaah haji haruslah nirlaba. “Kalau sudah nirlaba, apakah swasta bisa menjalankan. Itulah yang menjadi pertanyaan bila swastanisasi operator haji,” pungkasnya. (put/Bramantyo/OZ)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(1 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
