Nasional

Ketua DPR Marzuki Alie ditunjuk menjadi Presiden Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation (PUIC) atau Parlemen Negara-Negara Islam yang ketujuh. Marzuki akan menjadi presiden PIUC untuk periode 2012-2013. Marzuki menggantikan Presiden PIUC sebelumnya yang dijabat oleh Rebecca Kadaga dari Uganda. Marzuki menggantikan Presiden PIUC sebelumnya yang dijabat oleh Rebecca Kadaga dari Uganda.

Konferensi Parlemen Negara Islam (PUIC) yang berlangsung di Hotel Aryaduta secara resmi dibuka Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (30/1/2012). Pembukaan ditandai dengan menabuh gong oleh SBY didampingi Presiden PUIC Marzuki Alie dan sejumlah petinggi parlemen atau delegasi negara Islam yang hadir.

Ketegangan pada pembukaan Konferensi ke-7 Negara-Negara Islam anggota Organisasi Kerjasama Islam (Parliamentary Union of OIC Member States/PUIC) ketika delegasi Uni Emirat Arab menyatakan walk out, sempat membuat seisi ruangan khawatir. Syukurlah, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hidayat Nur Wahid sigap mendekati para delegasi yang beranjak meninggalkan ruangan.

Dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai Evaluasi Kinerja Kemenakertrans tahun 2011 Anggota Komisi IX DPR RI dapil Kepri dari FPKS Herlini Amran menyatakan sungguh prihatin terkait rendahnya serapan anggaran kemenakertrans yang hampir mendekati 20% dari APBN- P tahun 2011 yakni sekitar 400 miliar. Serapan anggaran 2011 hanya 81,59% dari total APBN- P Rp. 4,6564 T

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan RUU Pangan hari ini (26/1) malam pukul 19.00 WIB mulai dibahas. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut setelah pekan lalu Pemerintah menyerahkan 776 DIM (Daftar Inventaris Masalah) RUU Pangan. RUU ini merupakan revisi atas Undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Komisi IV telah mengagendakan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang akan melakukan pembahasan bersama pemerintah.

Anggota DPR dari Fraksi PKS (F-PKS), Kemal Azis Stamboel, mengingatkan pemerintah agar memenuhi janjinya untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Reforma Agraria di akhir Januari 2012 ini. Menurutnya, penuntasan RPP Reforma Agraria juga untuk mencegah kasus kekerasan akibat sengketa pertanahan.

Anggota DPR RI mengecam pemerintah terkait pencabutan Perda Miras oleh Kemendagri beberapa hari silam. Pencabutan Perda Miras akan berdampak mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Semangat dibuatnya Perda Miras tersebut untuk melarang peredaran miras di daerah dalam upaya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satu dampaknya seperti kecelakaan maut di Tugu Tani lalu merupakan efek dari minuman keras dan narkoba.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat, agar bersedia memindahkan tempat ibadah mereka ke lahan relokasi yang disediakan Pemerinta Kota Bogor. Hal itu disampaikan Ketua Harian MUI Ma’ruf Amin, saat memberikan keterangan pers di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Ormas Islam mendesak Kemendagri tidak lagi melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Anti Minuman Keras (Miras). Hal ini karena Perda anti miras tersebut merupakan perwujudan aspirasi rakyat sesuai kesepakatan bersama Pemda dan DPRD, juga telah membawa kondisi masyarakat di daerah terkait, lebih baik. Dengan terjaminnya kesehatan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, kehalalan bukan hanya masalah metode suatu agama dalam mengonsumsi makanan, tapi produk halal adalah masalah ekonomi. "Di Indonesia, kalau kita akan memberlakukan standar halal pada semua produk, kita harus memikirkan dampaknya terhadap kelangsungan dunia usaha," kata Wakil Menteri pada pertemuan tahuanan Dewan Pangan Halal Dunia atau World Halal Food Council (WHFC) di Jakarta, Senin.