Nasional

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengaku tak mempermasalahkan keberadaan Wakil Presiden Boediono dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setbag) pada Minggu malam kemarin. Namun yang terpenting PKS menyakini jika sikapnya masih tetap menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. "Saya kira, di Setgab pak Boediono yang pimpin tidak masalah dan sampai saat ini PKS masih bertahan (menolak kenaikan BBM)," ujar Anis disela-sela Rakornas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2012).

Ormas Islam Mathla’ul Anwar menerima kunjungan khusus Menteri Informasi dan Komunikasi Singapura, Dr Yaacob Ibrahim dan delegasi Singapura yang terdiri dari Ormas Al Irsyad Singapura dan Temasek Foundation, Selasa (6/3). Menteri Yaacob Ibrahim dan delegasi disambut dengan acara jamuan makan malam yang juga dihadiri Menkominfo Tifatul Sembiring di Hotel Ratu Bidakara, Serang, Banten, Selasa (6/3) malam.

Jakarta Aturan baru di DPR agar staf tidak berpakaian seksi diamini Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai tempat wakil rakyat berkantor, tentu di DPR mesti ada tata krama dan aturan sopan santun. Juru bicara PKS Mardani menjamin, staf anggota DPR dari PKS sudah mempelopori pakaian yang sopan bagi staf di DPR. Kalau tidak percaya, PKS mempersilakan datang dan melihat sendiri ke Gedung Nusantara I lantai 3 dan 4.

Anggota Komis IX DPR RI Herlini Amran mendesak Pemerintah dalam hal ini Kemenkes RI (Kementrian Kesehatan) segera membuat road map Kemandirian Bahan baku Obat Nasional dalam rangka ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat menghadapi BPJS Kesehatan tahun 2014.

"Vaksin untuk imunisasi bayi dan anak balita di Indonesia sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia," kata epidemiologis medis Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Julitasari Sundoro.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan, secara hukum Islam anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah tidak memiliki hak perwalian dari bapak biologisnya. "Anak perempuan yang lahir di luar perkawinan, ayah biologisnya tetap tidak boleh menjadi wali saat anaknya menikah," kata Said Aqil di Jakarta, Selasa (28/2).

Ormas Islam bernama Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) dideklarasikan. Tujuannya untuk membantu umat dan bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan berdasarkan otoritas ulama. Dalam acara deklarasi hadir sejumlah pejabat negara seperti Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto dan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan tokoh partai politik.

Delegasi dari Türkiye Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan Turki, dijamu makan malam oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, di Gedung Pakuan Bandung, Senin (27/2). Selain jamuan makan malam, acara juga diisi dengan diskusi dan dialog fokus tentang perjalanan AKP di Turki.

Muhammadiyah menyatakan dukungannya terhadap RUU Ormas yang saat ini sedang digodok di DPR. Menurut salah satu salah satu organisasi Islam tertua tersebut, RUU tersebut penting sebagai jaminan kepastian serta perlindungan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyambut baik usulan Komisi Pemberantasan Korupsi agar Kementerian Agama memberlakukan moratorium (penghentian sementara) pendaftaran haji. Said sepakat dengan KPK yang menyatakan penggelembungan dana Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) berpotensi membuka ruang bagi korupsi.