dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Komis IX DPR RI Herlini Amran mendesak Pemerintah dalam hal ini Kemenkes RI (Kementrian Kesehatan) segera membuat road map Kemandirian Bahan baku Obat Nasional dalam rangka ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat menghadapi BPJS Kesehatan tahun 2014.
“Pemerintah harus segera membuat road map Kemandirain bahan baku obat nasional agar tidak lagi bergantung pada komoditas impor,” kata Herlini dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Dirjen Binfar Kementrian Kesehatan RI dan BUMN Farmasi, Senin (05/03).
Data Dirjen Binafar Kemenkes RI tahun 2011 mengungkapkan 95 persen bahan baku obat masih bergantung pada komoditas impor, terutama dari Cina dan India. Sedangkan untuk menghadapi BPJS Kesehatan tahun 2014, nilai konsumsi obat diperkirakan akan terus meningkat sebesar 400 persen disebabkan oleh kenaikan jumlah cakupan jaminan kesehatan yang pada tahun 2010 sebesar 93,4 juta naik menjadi 245,3 juta pada saat pelaksanaan BPJS Kesehatan.
“Kemandirian bahan baku obat nasional harus segera terlaksana. Sehingga, kenaikan jumlah keterbutuhan volume obat secara signifikan dapat segera diantisipasi,” tegasnya.
Kebijakan Kemenkes perlu dipertimbangkan lagi terkait akan mengubah kebijakan investasi di sektor farmasi terbuka 100 persen bagi pemodal asing khususnya terkait obat-obat resep (ethical) yang belum dibuat di Indonesia. “Apabila kebijakan ini diterapkan, akan berdampak semakin menjauhkan Indonesia dalam mewujudkan kemandirian obat nasional,” ujarnya.
Pemerintah harus segera memperioritaskan agenda riset obat nasional yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan/riset dalam negeri. Karena salah satu dari biang ketergantungan itu adalah Kemenkes tidak memprioritaskan program riset obat nasional secara berkesinambungan. “Anggaran untuk riset obat saja masih minimalis. Bagaimana Indonesia bisa melahirkan bahan baku obat atau obat hingga tahap end product?” ujar DPR asal Kepuluan Riau ini.
Dalam road map itu diharapkan sudah muncul strategi Pemerintah guna mengendalikan harga obat nasional, kebijakan atau peraturan untuk memprioritaskan penggunaan bahan baku dan obat asli dalam negeri, hingga rencana investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional.
Herlini menuntut terobosan pihak Kemenkes dan Kementerian BUMN, “Berdayakanlah BUMN Farmasi kita, jika perlu dukung kehendak mereka membentuk Konsorsium Obat yang khusus memenuhi kebutuhan obat BPJS Kesehatan kelak”, pungkasnya.
Legislator FPKS ini menambahkan, “Pemerintah juga harus memprioritaskan untuk membeli kebutuhan obat-obat yangg diproduksi dalam negeri, dan terus mengurangi ketergantungan terhadap obat-obatan impor. Terkait vaksin yang diproduksi di dalam negri, yang terpenting adalah harus dipastikan kehalalannya”. (ist)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(2 votes, average: 5.50 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
