Nasional

Sekjen International Conference for Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi menilai pemerintah dan masyarakat Indonesia harus menuntaskan masalah kekerasan di Sampang, Madura secara internal. Intervensi pihak luar dikhawatirkan bakal menambah masalah.

Maraknya aliran sesat di wilayah Jawa Barat, khususnya Bogor, diantisipasi Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka. Di acara halalbihalal Idulfitri 1433 Hijriyah di aula gedung serbaguna Islamic Centre Jalan Siti Armilah Kabupaten Majalengka, Rabu (29/8), Kemenag Majalengka memanfatkan acara itu sebagai ajang peringatan mengenai maraknya aliran sesat.

Umat harus dapat menahan diri terkait kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten, Sampang, Madura, Jawa Timur, sehingga tidak meluas, kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Amidhan. "Masyarakat harus menahan diri dan membiasakan untuk berlapang dada," kata Amidhan di Jakarta, Rabu.

Menteri Agama Suryadharma Ali memerintahkan semua Kanwil kementerian Agama untuk mendata berapa banyak tempat yang tidak tersentuh dakwah. Hal ini menurutnya penting untuk dapat memberikan pelayanan dakwah kepada umat. "Saya sedang meminta kepada Kanwil Kementerian Agama, kebetulan tadi seluruh Kanwil Kemenag di Indonesia datang. Saya meminta mereka mengidentifikasi tempat atau daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh dakwah," ungkap Suryadharma usai konferensi pers, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/8/2012).

Penyerangan warga terhadap komunitas Syiah sangat disesalkan. Perbedaan aliran harus disikapi secara arif dan jangan menggunakan kekerasan dalam penyelesaiannya. Pemerintah bisa menggunakan Undang-undang tentang Penanganan Konflik Sosial yang baru saja disahkan tahun ini.

Sekjen PKS Anis Matta sepakat dengan dorongan agar semua pejabat publik tak boleh berparpol. Termasuk presiden, menteri, gubernur dan bupati. Aturan baru dapat diterapkan DPR dengan merevisi UU Pilpres, dan UU Pilkada. Setelah RUUK DIY mengatur larangan gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono untuk berpartai.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap penganut Syiah di Sampang, Madura, yang sudah terjadi dua kali bahkan menimbulkan korban jiwa.

Partai Keadilan Sejehtera (PKS) mengapresisi langkah Pemerintahan Myanmar dalam pembentukan tim pencari fakta konflik yang melibatkan etnis Muslim Rohingya. Ketua rombongan delegasi Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, pihaknya mendapat informasi, enam dari 27 anggota tim adalah warga muslim Myanmar.

Perbankan syariah mendukung kenaikan loan to value (LTV) untuk pembiayaan konsumer. Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Yuslam Fauzi mengatakan Bank Indonesia telah memanggil pelaku industri keuangan syariah terkait kebijakan tersebut.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengutuk kekerasan terhadap kelompok Syiah di Desa Nangkerenang Kecamatan Omben Sampang, Madura, Jawa Timur, Minggu (26/8) oleh sekelompok warga. Karena itu, Wakil Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf mendesak aparat keamanan menindak tegas para pelaku dengan menggandeng tokoh masyarakat setempat, agar anarkisme itu tidak terulang lagi.