Jakarta. Dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Jum'at (29/4/2016) Fraksi PKS melakukan interupsi dengan mempertanyakan kepada pimpinan rapat perihal pelantikan Ledia sebagai pengganti Fahri.

Tertangkapnya lima pekerja proyek kereta cepat asal Cina oleh TNI AU di Pangkalan Militer Halim Perdana Kusuma pada hari Senin, (25/4/2016) menyisakan tanda tanya sejauh mana keberpihakan pemerintahan terhadap rakyatnya. Tanya tanya ini pantas dilayangkan kepada pemeritah mengingat pekerja asal Cina tersebut merupakan pekerja kasar tanpa memiliki ketrampilan spesifik diperparah lagi mereka tidak bisa berbahasa Indonesia.

Upaya KPK ini mendapat aprisiasi dari masyarakat dan juga Pimpinan DPR, namun upaya ini jangan hanya berkutat dalam kasus tersebut. Pimpinan DPR mengingatkan KPK untuk tidak melupakan kasus RS Sumber Waras yang juga sangat dinanti oleh masyarakat pengungkapanya.

Pergantian Ledia Hanifa Amalia sebagai Wakil Ketua Komisi VIII batal dilaksanakan lantaran batalnya pelantikan Iskan Qolba Lubis sebagai penggantinya.

Lima pekerja kereta cepat asal Cina ditangkap di Halim Perdana Kusuma oleh Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada hari selasa, (26/4/2016) kemarin. Saat di tangkap kelima pekerja tersebut tidak dapat menunjukan dokumen perjalanan maupun izin tinggalnya selama bekerja di Indonesia.

Hari ini PN Jakarta Selatan berencana akan menggelar sidang gugatan Fahri Hamzah terhadap PKS atas pemecatan dirinya. Namun dalam sidang perdana hari ini Fahri Hamzah belum bisa hadir dan akan diwakilkan oleh pengacaranya

dakwatuna.com – Jakarta.  Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mempertanyakan kewenangan DPR untuk melakukan kajian terhadap surat pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR dikarena Fahri telah dipecat oleh DPP PKS. Hidayat mengatakan “Yang kami pahami, tidak ada kewenangan DPR dan pimpinan DPR melakukan kajian terhadap surat dari fraksi-fraksi,” Seperti …

dakwatuna.com – Jakarta. Menanggapai hasil keputusan rapat Pimpinan DPR yang akan membentuk tim analisa hukum terhadap kasus Fahri Hamzah, Politisi PKS Hidayat Nur Wahid akan melakukan kajian hukum terhadap keputusan Pimpinan DPR tersebut. “Tim hukum PKS akan mengkaji alasan hukum yang dipergunakan pimpinan DPR untuk memberikan penyikapan yang lebih terukur …

dakwatuna.com. Jakarta, Merespon surat DPP PKS tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Fahri Hamzah, Pimpinan DPR telah selesai membahasnya dalam Rapat Pimpinan hari, Senin, 25 April 2016. Dalam pembahasan tersebut hadir pula Fahri Hamzah sebagai salah satu peserta rapat. Dalam pembahasan ini Pimpinan DPR sepakat untuk membentuk tim analisa hukum …