Fatimah berpeluang menang, pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar mengatakan meskipun hukum perdata bersifat formil, tapi materiil juga bisa diputuskan. "Karena hukum tidak selalu mengenai kepastian hukum, tapi juga keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

"Presiden SBY jangan ikuti kebiasaan keliru pada pemerintahan Megawati, dalam masa pemerintahan Megawati, ada lima Undang-Undang yang tidak ditandatangani. Salah satunya yakni UU Penyiaran. Meski begitu, kelima UU tersebut tetap diberlakukan," kata Jimly.

"Di Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini mengamanahkan dimungkinkannya terbentuk LPH pemerintah dan swasta. LPH swasta dibentuk oleh organisasi keagamaan Islam berbadan hukum," kata legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan uji materi (Judicial Review) terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Senin (29/9). Uji materi ini diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kemenag meminta agar semua pihak yang terlibat dalam penjaminan halal ini dapat membaca secara utuh poin penting UU JPH serta memahami jiwa di balik keberadaan UU ini.

Wakil Ketua DPD PKS Kota Bandung Haru Suandharu mengatakan dari acara ini dihasilkan formulasi langkah baru guna mewujudkan Kota Bandung yang sejahtera. "Kita berharap dari sini PKS bisa terus tumbuh dan berkembang," ujarnya.

lomba yang diikuti lebih dari 30 negara ini berlangsung sejak tanggal 23-27 September 2014. Pada ajang perlombaan ini, Indonesia berhasil menduduki juara umum. Berikut daftar nama pemenang MTQ Internasional di Palembang:

Indonesia juara umum MTQ Internasional di Palembang, sepi berita, media lebih memilih keberhasilan tim bulu tangkis Indonesia meraih medali emas di Asian Games Korea Selatan. "Dapat satu emas Asian Games seperti dapat gunung. Tapi juara umum MTQ internasional seolah tidak ada artinya," ucap Marzuki.

"Seharusnya keberhasilan Indonesia menyabet gelar juara umum dalam lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Internasional, mendorong kepedulian pemerintah terhadap para qori dan qoriah," katanya, Senin (29/9).

Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan proses standarisasi syariah Indonesia untuk pariwisata, dijadwalkan akan selesai pada akhir September 2014. Standarisasi yang sedang diselesaikan yaitu standarisasi restoran, standarisasi biro perjalanan pariwisata dan standarisasi spa.