dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Hinggar binggar pemberitaan media terkait kasus dugaan suap impor sapi yang melibatkan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq (LHI) masih terasa sampai sekarang. Blow up media itu sangat mungkin telah berdampak pada rusaknya opini (sebagian) masyarakat tentang imej baik yang selama ini dimiliki oleh PKS. Walaupun proses persidangan untuk kasus LHI sendiri baru saja akan berjalan, dan tentu saja belum memiliki status hukum tetap (inkracht), namun persepsi publik berlari jauh lebih cepat dari vonis pengadilan. Festivalisasi pemberitaan kasus ini di banyak media mainstream itu, suka atau tidak suka, telah menggiring opini sebagian masyarakat bahwa PKS adalah partai yang ‘kurang lebih sama’ dengan partai lain yang juga terlibat korupsi.
Opini miring tentang PKS ini dengan mudah bisa dilihat dan ditelusuri dalam banyak arus komunikasi di media sosial, seperti facebook, twitter, ataupun di kompasiana. Momentum kasus LHI sepertinya benar-benar dimanfaatkan dengan cerdik oleh banyak pihak yang selama ini sudah tidak suka dengan PKS, terutama oleh mereka yang berideologi berseberangan dengan PKS. Bola liar pemberitaan kasus LHI ini bahkan merembet ke mana-mana. Mereka yang berseberangan dengan PKS tidak hanya berusaha mendegradasi citra PKS yang selama ini dikenal sebagai partai yang relatif bersih, namun mereka juga berusaha menyerang eksistensi institusi PKS, dengan menyebarkan wacana pembubaran PKS, jika terbukti terlibat dalam korupsi korporasi.
Kalangan internal PKS sendiri barangkali merasa diberlakukan tidak adil oleh massifnya pemberitaan media terhadap kasus LHI ini. Apalagi ditambah dengan kecenderungan KPK yang ‘tebang pilih’ dalam mengusut banyak kasus korupsi yang selama ini mengendap di KPK. Namun, apapun itu, PKS harus menerima fakta bahwa bola liar itu kini telah ‘memakan’ cukup banyak korban.
Jika festivalisasi pemberitaan media itu memang sengaja diciptakan untuk mendegradasi citra PKS, maka tujuan awal dari blow up berita itu bisa dikatakan sudah mencapai sasarannya. Ini misalnya bisa dilihat dari sebagian mereka yang selama ini berada pada posisi netral, para swing voter yang mungkin dulu sebagian memilih PKS, dan sekarang mulai gamang dengan pilihannya pada pemilu 2014. Sebagian mereka malah berencana golput, karena mereka seperti kehilangan harapan tentang parpol alternatif untuk menggantungkan pilihan mereka dalam pemilu.
Dampak pemberitaan itu ternyata juga tidak hanya berpengaruh pada para swing voter, tetapi juga pada sebagian pemilih kultural PKS. Walaupun barangkali tidak langsung berhubungan dengan kasus LHI, dideklarasikannya Lembaga Dakwah Kemuliaan Islam (LDKI) oleh sebagian mantan aktivis PKS pada 9/06/2013 di Masjid Kampus Ukhuwah Universitas Indonesia sepertinya juga perlu menjadi perhatian internal PKS. LDKI adalah bentuk institusionalisasi para ‘mantan kader’ yang selama ini kritis terhadap beberapa kebijakan PKS, yang dulu menghimpun diri dalam komunitas bernama Forum Kader Peduli (FKP). Jumlah kelompok ini mungkin belum signifikan, namun melihat beberapa nama tokoh yang ikut mendeklarasikan lembaga ini, apalagi dengan adanya rencana deklarasi LKDI di beberapa daerah, bukan tidak mungkin organisasi ini bisa menjadi ‘warna’ tersendiri bagi bangunan PKS di masa yang akan datang.
Refleksi Internal dan Mendengar Empatik
Tantangan paling serius bagi PKS saat ini menjelang pemilu 2014 adalah bagaimana membangun ulang imej baik (image rebuilding) PKS yang telah dirusak pemberitaan media itu. Suka atau tidak, pada kenyataannya panggung pertarungan politik kita masih cenderung lebih banyak bermain di wilayah artifisial, bukan substansi. Para politisi kita lebih cenderung fokus pada bagaimana persepsi baik terbentuk, sementara masalah benar atau salah seringkali menjadi secondary. Ini mungkin suatu hal yang paradoks. Tapi begitulah seringkali sandiwara politik disuguhkan kepada kita. Seperti kata Castle, “this is politic, perception is reality, while the truth is not a matter.” Saya tentu tidak sedang mengatakan bahwa PKS tidak perlu memperhatikan aspek substansi dalam berpolitik. Namun, saya ingin mengingatkan bahwa betapa persepsi dan opini itu bekerja sangat dahsyat sebagai salah satu variabel dalam memenangkan pertarungan.
Merefleksi pemilu 1999 dan 2004, ketika PKS masih bernama Partai Keadilan, PK/S sukses membentuk opini masyarakat, terutama kalangan terdidik di perkotaan yang melek informasi. Jargon ‘bersih dan peduli’ yang dibawa PK mampu menyihir banyak orang untuk menumpangkan harapan kepada partai yang terlahir di era reformasi ini. Jargon ini semakin menjadi magnet kuat ketika di lapangan, masyarakat melihat kader-kader PK tampil beda dari kebanyakan kader parpol lain. Apalagi ketika media massa juga pernah menjadikan PK/S sebagai media darling pada dua kali pemilu awal, maka lengkap sudah political marketting yang dilakukan PK/S pada dua kali pemilu awal. Hasilnya suara PKS meloncat tajam pada pemilu 2004, dari hanya sekitar 1,4 juta suara pada pemilu 1999 menjadi lebih 8 juta suara pada pemilu 2004. Tidak hanya itu, PKS juga sukses mencatatkan diri sebagai partai pemenang di jantung ibu kota – Jakarta.
Walau ada beberapa catatan kritis, sebelum kasus LHI mencuat ke publik, sebenarnya PKS masih dipersepsi ralatif berperforma baik oleh kalangan swing voters. Ini terutama karena sejauh itu belum ada satupun kader PKS yang terbukti di pengadilan tersangkut kasus korupsi. Dengan kata lain, imej bahwa PKS sebagai partai bersih dan anti korupsi masih cukup baik tersemat dalam benak publik. Namun, sekali lagi, dramatisasi cerita dan pemberitaan kasus LHI (dan AF) sepertinya memang telah membuat imej itu mengalami perubahan.
Jika PKS tidak mampu mengelola isu dan memperbaiki citranya menjelang pemilu 2014, bukan tidak mungkin target PKS menjadi 3 besar pemilu 2014 akan menjadi berat. Karenanya PKS harus bekerja ekstra keras memanfaatkan sisa waktu sekitar tahun ini. PKS harus bisa melihat ke dalam (baca: pembenahan internal), dan pada saat yang sama harus mampu mendengar secara empatik terhadap suara publik yang kadang sangat bising.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan PKS terkait usaha image rebuilding ini. Pertama, konsisten menyerahkan sepenuhnya kasus LHI kepada proses hukum. Dan kalaupun nanti LHI dinyatakan bersalah oleh pengadilan, seperti kata Anis Matta, PKS harus legowo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan oleh DPP PKS yang melarang struktur PKS dan kader PKS membicarakan kasus LHI sudah tepat. Ini penting agar berbagai pembelaan yang dilakukan banyak kader – yang kadang cenderung berlebihan – tidak justru kontraproduktif. Perang opini yang digerakkan oleh kader PKS terkait kasus LHI dengan memunculkan isu konspirasi dan sejenisnya di berbagai social media, jika tidak hati-hati, justru bisa membuat publik yang sebelumnya netral menjadi antipati.
Kedua, terus menjaga harmoni dengan banyak pihak, sebagaimana tagline baru PKS. Apa yang dilakukan oleh Anis Matta dengan roadshow tak henti ke berbagai kalangan segera setelah dia ditunjuk menjadi presiden PKS adalah satu hal yang bagus. Silaturahim ke berbagai kelompok ini penting, agar mereka yang selama ini melihat PKS dari jauh menjadi semakin mengenal PKS dari dekat. Menjaga hubungan baik dengan mantan kader yang sekarang bergabung dengan LKDI, menurut saya juga perlu, agar kehadiran LKDI tidak menjadi ‘kerikil’ tersendiri bagi perjalanan PKS di masa depan.
Harmonisasi ini juga penting dilakukan PKS dengan lembaga penegak hukum, seperti KPK. Karenanya, dalam konteks ini, suara-suara (sebagian) kader PKS yang mewacanakan pembubaran KPK, seperti yang disampaikan Fahri Hamzah perlu dikaji ulang. Saya sendiri bisa memahami substansi pemikiran Fahri Hamzah terkait kritikannya kepada KPK. Ide Fahri Hamzah itu dibangun atas dasar konstruksi logika yang kuat, namun disampaikan di waktu yang kurang tepat.
Ketiga, terus bekerja nyata di lapangan. Basis masa terdidik yang loyal adalah satu hal yang menjadi kekuatan PKS, dan tidak banyak dimiliki parpol lain. Para kader ini harus terus diarahkan untuk bekerja dan melayani rakyat secara nyata di lapangan. Penolakan PKS terhadap rencana kenaikan BBM, misalnya, harus disosialisasikan secara efektif ke masyarakat bahwa penolakan itu benar-benar karena ingin membantu rakyat yang sedang kesulitan ekonomi, bukan karena motivasi politik pencitraan menjelang 2014, seperti yang dituduhkan banyak pihak.
Saya percaya bahwa pada akhirnya para pemilih akan lebih realistis menilai PKS, dengan melihat apa aksi nyata para kader PKS di lapangan. Kalaupun apa yang ditulis media tidaklah sejalan dengan apa yang dikatakan PKS, saya yakin para calon pemilih akan lebih merujuk apa yang mereka lihat di lapangan, ketimbang realitas yang disajikan media. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, seluruh jajaran fungsionaris dan para kader PKS mesti well-performed. Apa yang diserukan oleh tazkirah Dewan Syariah PKS dalam surat nomor 4/TK/DSP-PKS/1434 tentang menghindari hal-hal yang berpotensi fitnah harus menjadi perhatian. Bahwa seluruh kader dan fungsionaris dihimbau untuk menjaga iffah, berhati-hati dengan hal syubhat, dan memastikan semua amal yang dilakukan sudah aman secara syari, legal, dan citra di masyarakat.
Epilog
Sebagai partai Islam terbesar di tanah air, PKS masih menjadi salah satu harapan untuk dijadikan gerbong yang akan memperjuangkan kepentingan umat di kancah politik. Perjuangan di jalan politik memang tidak akan pernah semudah membalik telapak tangan. Semoga semua prahara yang menimpa PKS belakangan bisa menjadi pelajaran berharga untuk kebesaran PKS di masa datang. Kalau tidak, harga yang harus dibayar PKS tentu akan sangat mahal di masa depan. Kita tentu tak ingin PKS hanya akan menjadi cerita indah pada tiga kali sejarah pemilu di tanah air. Selamat berjuang pada pemilu 2014.
Catatan: Penulis mengirimkan opini ini ke redaksi dakwatuna untuk dimuat, setelah diposting di kompasiana pada tanggal 14 Juni 2013
Redaktur: Samin Barkah
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Afrianto Daud
