dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Bahaa Dessouki mengatakan, masalah Palestina merupakan prioritas bagi Mesir, sehingga Mesir akan selalu berperan aktif dalam pembicaraan untuk mencapai kemerdekaan Palestina.
“Masalah Palestina menjadi prioritas bagi pemerintah Mesir yang juga mengajak semua Muslim untuk membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” kata Dessouki dalam sebuah wawancara khusus di Jakarta, Senin (29/4).
Dessouki menjelaskan, Mesir selalu berada bersama Palestina untuk menemukan jalan keluar yang adil dari cengkeraman penjajahan Israel.
Dessouki juga mengatakan, kemerdekaan Palestina dapat terwujud, jika seluruh rakyat Palestina bersatu untuk melawan penjajahan yang dilakukan Israel sejak 1948.
“Palestina harus bersatu untuk mendapatkan hak mereka mendapatkan negara mereka kembali dari penjajahan Israel,” ungkap Dessouki.
Menurutnya, masyarakat Palestina yang terbagi dalam beberapa faksi akan berdampak pada lemahnya kepercayaan masyarakat Internasional jika ada banyak suara dari rakyat Palestina sendiri.
Rekonsiliasi sangat penting
Dessouki menegaskan, sekuat apapun dalam mengusahakan perdamaian dan kebebasan untuk Palestina, hal itu akan mustahil terwujud jika mereka masih memiliki masalah dalam diri mereka sendiri.
“Jadi, rekonsiliasi sangat penting untuk mencapai kebebasan Palestina,” tegas Dessouki.
Dalam komitmennya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Mesir merupakan negara Arab yang menjadi mediator dalam rekonsiliasi Palestina.
Presiden Mesir, Muhammad Mursi terus berkomitmen dalam mensponsori upaya untuk mencapai rekonsiliasi antar faksi Palestina terutama antara Fatah dan Hamas.
Berkat mediasi Mesir, kedua faksi mencapai kesepakatan persatuan pada Mei 2011 dengan mensponsori penandatangan perjanjian rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah untuk membentuk pemerintah persatuan dan mengakhiri konflik internal Palestina yang telah dimulai sejak tahun 2007.
Kesepakatan Kairo 2011 itu dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemilihan presiden dan legislatif yang direncanakan dilaksanakan pada Mei 2012.
Namun, syarat-syarat utama kesepakatan sejauh ini belum diterapkan. Fatah bersikeras agar waktu pemilu harus ditetapkan segera, sementara Hamas mengatakan semua konflik antara kedua pihak harus berhenti terlebih dahulu. Perbedaan pendapat mengenai siapa yang akan memimpin sebuah pemerintahan transisi juga menghambat pelaksanaan kesepakatan.
Pada awal 2012, Fatah dan Hamas menandatangani kesepakatan baru di Doha.
Bersama dengan Turki dan Qatar, Mesir juga menjadi mediator perundingan gencatan senjata setelah delapan hari pertempuran Israel dengan faksi-faksi Palestina di Gaza pada November 2012.
Pada pertemuan di Kairo, 28 November 2012, penandatanganan kesepakatan gencatan senjata antara faksi-faksi Palestina dan penjajah Israel dilakukan. Dalam gencatan senjata itu, tuntutan-tuntutan rakyat Palestina diakomodasi dengan dimulainya pembukaan perlintasan dan berupaya dalam pembebasan penuh blokade di Jalur Gaza.
Pada Desember 2012, pasca penandatanganan genjatan senjata, para pemimpin Hamas dan Fatah menyerukan pembaruan upaya rekonsiliasi yang telah terhenti selama lebih dari satu tahun dengan dimediasi oleh Mesir.
Pada akhir wawancara, Dessouki juga menambahkan bahwa kota Al-Quds (Yerusalem) akan menjadi ibukota Palestina yang satu. (mar/rs/mina)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
