dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Dalam mewujudkan sila ke lima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka diperlukan pemikiran yang berbasis pada kerakyatan. Pemikiran tersebut memperjuangkan hak dan berusaha untuk melayani masyarakat tataran bawah. Pemikiran ini sedikit mengenyampingkan kepentingan kaum elit yang ada di negara ini dan lebih pro terhadap rakyat. Pemikiran seperti ini sangat dibutuhkan, mengingat kondisi masyarakat di tataran bawah saat ini sungguh memprihatinkan.
Sosialis religius adalah pemikiran yang menggalang kekuatan untuk memperjuangkan nasib masyarakat kecil dengan berlandaskan pada dimensi religiusitas. Ideologi ini menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dengan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan atau ketuhanan. Sehingga batasan dari pemikiran ini adalah nilai-nilai ketuhanan yang notabanenya tidak bisa diganggu gugat.
Pemikiran ini sudah lama berkembang yaitu sejak zamannya HOS Tjokroaminoto. Beliau menuliskan ide Sosialis – religius ke dalam karyanya yaitu buku yang berjudul Islam dan sosialis. Beliau meyakini bahwa nilai-nilai sosial itu sudah ada di dalam Islam. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mengejawantahkan nilai-nilai Islam ke dalam bentuk nilai-nilai sosial. Bentuk nilai-nilai sosial seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan, kesejahteraan sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang lahir dari nilai ketuhanan. Sehingga tidak perlu adanya pemisahan antara ketuhanan dan sosial, atau antara Islam dan sosialis.
Singkatnya pemikiran ini bisa dikatakan sebagai anti thesis dari pemikiran kapitalisme yang sangat pro terhadap kaum elit yang menindas kaum proletar. Karena dapat dikatakan bahwa kapitalisme sangat tidak bersesuaian dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Sehingga perlu dihidupkan kembali pemikiran yang pro terhadap rakyat dan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan.
Ideologi Kerakyatan
Sedikit melihat kondisi kekinian bangsa Indonesia. Masyarakat saat ini hanya dijadikan korban oleh para elit yang notabanenya memiliki kekuatan di berbagai aspek. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah yang diharapkan akan membela rakyat bawah, malah tidak bisa berbuat banyak. Hal ini tidak terlepas dari kekuatan para kaum elit yang mengintervensi pemerintah. Pemerintah pun sudah bersikap pragmatis terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Sehingga para kaum elit berkuasa dan menindas masyarakat tataran bawah. Mereka seenaknya mengatur kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah agar tercapai hal-hal yang mereka inginkan. Sehingga sangat jelas bahwa sebagian besar kaum elit saat ini sangat tidak peduli terhadap kondisi masyarakat tataran bawah.
Ketika kita cermati lebih mendalam, terjadi distorsi ideologi pada para elit bangsa ini. Ideologi disimpan rapat-rapat di dalam lemari kaca dan hanya menjadi pajangan. Sedangkan dalam menjalankan kehidupan, mereka menggunakan keuntungan sebagai landasan baru dalam hidup. Saat ini sangat sedikit orang yang berpihak pada rakyat, kebanyakan dari mereka lebih mendahulukan kepentingan dan keuntungan pribadi serta kelompok dari pada kepentingan masyarakat.
Sosialis religius bisa dikatakan sebagai pemikiran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan. Dalam mengambil sebuah kebijakan atau sikap, yang menjadi pertimbangan utama adalah efek yang akan timbul pada masyarakat. Berbagai macam hak rakyat Indonesia ditunaikan terlebih dahulu dibandingkan memberikan hak kaum elit yang sarat akan kepentingan. Sikap yang mendahulukan kepentingan rakyat ini, telah hilang dari diri para kaum elit bangsa ini dan sikap inilah yang harus dihidupkan kembali.
Jaminan Akan Keadilan
Sosialis religius merupakan ideologi yang menjamin terciptanya keadilan sosial. Ideologi yang mengakomodir kepentingan kaum proletar (masyarakat bawah) tanpa menghalangi kesempatan untuk berkembangannya para kaum elit. Ideologi ini dibatasi oleh nilai-nilai muamalah yang diajarkan di dalam Islam. Sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan, baik kaum elit ataupun kaum proletar.
Dalam merumuskan sebuah kebijakan, nantinya yang diharapkan adalah ikut andilnya masyarakat dalam menyuarakan hak dan keinginan mereka. Bukan hanya itu, pemerintah juga harus memfasilitasi para kaum elit untuk menyalurkan apa yang ingin mereka lakukan ke depan. Sehingga di sini peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat penting, terutama sebagai fasilitator antar masyarakat dan kaum elit. Pemerintah harus memperhatikan konsensus kedua pihak ini agar kebijakan yang dibuat nantinya dapat diterima oleh keduanya.
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(5 votes, average: 7.60 out of 5)
Loading...Tentang Riyan Fajri
