dakwatuna.com – JAKARTA, 20/11/2009, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, yang tercatat sebagai mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman, mendapat medali kehormatan Raja Abdul Aziz I dari Raja Abdullah. Momen
istimewa itu terjadi, saat Salim Segaf menyampaikan laporan dan salam
perpisahan kepada pihak Kerajaan dan Parlemen Saudi yang sedang melakukan
rapat paripurna, Senin (16/11). Peristiwa itu merupakan salah satu rangkaian
dari *farewell mission* (tugas akhir masa jabatan) selaku Dubes yang
berlangsung 11-18 November 2009 lalu.
“Alhamdulillah, kita mendapat kehormatan ini. Bukan untuk saya pribadi, tapi
untuk bangsa dan pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Karena kita
dipandang telah meningkatkan kualitas hubungan antar kedua negara. Hubungan
yang tidak hanya bersifat diplomatik formal, melainkan memberi manfaat
ekonomi, pendidikan dan sosial-budaya,” ungkap Salim Segaf, yang baru tiba
di Tanah Air pada Rabu (18/11) siang dan langsung dipanggil untuk menghadap
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sore harinya di Wisma Negara.
Hubungan Indonesia-Arab Saudi dalam bidang ekonomi mengalami peningkatan
signifikan. Volume kerjasama ekonomi sebelumnya tercatat 3 milyar USD per
tahun, dan saat ini telah mencapai 5,9 milyar USD. Transaksi ekonomi non
migas yang sebelumnya hanya 600 juta USD, kini telah mencapai 1,2 milyar
USD. “Tugas seorang Dubes tak hanya melakukan lobi dan berbasa-basi, tetapi
harus mampu meningkatkan investasi dan kerjasama kongkrit antar negara,”
ujar Salim Segaf. Dalam bidang pendidikan, jumlah mahasiswa Indonesia yang
belajar di Arab Saudi mengalami lonjakan yang luar biasa. Mahasiswa
Indonesia yang belajar di kota Madinah, misalnya, semula hanya 20 orang per
tahun, saat ini mencapai 67 orang. Mahasiswa yang kuliah di kota lain lebih
besar lagi.
“Mahasiswa Indonesia di Saudi tak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga
menggeluti bidang umum seperti teknologi perminyakan, ilmu komputer atau
fakultas multimedia,” jelas Salim yang merupakan alumni Universitas Islam
Madinah dari fakultas ilmu syariah. Dalam pertemuan dengan mahasiswa dan
masyarakat Indonesia di Madinah, Salim menyatakan rasa gembiranya karena
sejumlah mahasiswa dan ilmuwan Indonesia diberi tanggung-jawab menangani
proyek penting. Para mahasiswa menyampaikan saran kepada Salim Segaf agar
sebagai Menteri Sosial tetap memegang prinsip integritas dan antikorupsi,
sebab saat ini kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia
sedang terguncang akibat isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang
labil.
Mensos Salim tidak berbicara banyak soal pertemuannya dengan Presiden dan
sejumlah Menteri di Wisma Negara. “Presiden hanya mengecek realisasi program
100 hari, terutama untuk bidang kesejahteraan sosial.Tak ada pembicaraan
politik karena bukan porsinya. Jangan sampai masyarakat memandang pemerintah
tidak bekerja, sebab saat ini sejumlah program kesejahteraan sosial dan
pembangkitan ekonomi terus dilakukan dan dituntaskan,” Salim menegaskan.
*Program Keluarga Harapan*
Salah satu program prioritas Departemen Sosial yang diadopsi Presiden
sebagai Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ialah Program
Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang
diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui kaum ibu rumah
tangga. “Sebab, kita melihat kaum ibu inilah yang di pelosok desa serta
pinggiran kota berperan untuk memajukan ekonomi keluarga. Selain itu, mereka
yang mendorong anak-anak untuk aktif sekolah atau belajar kelompok, serta
mengantar ke Puskesmas apabila bayi atau anaknya sakit. Mereka kita beri
tunjangan per bulan agar kondisi rumah tangga bisa terangkat secara
bertahap,” jelas Mensos.
PKH telah diselenggarakan Depsos sejak tahun 2007. Mula-mula ditujukan
kepada 387.928 RTSM di 48 Kabupaten di 7 Provinsi dengan nilai total
anggaran Rp 488,7 miliar. Pada tahun 2008, PKH dikembangkan ke 22
Kabupaten/Kota di 6 Provinsi dengan sasaran 244.932 RTSM. Pada tahun 2009
ditambah lagi jumlah sasarannya 127.683 RTSM. “Sehingga total 726.376 RTSM
yang kita bantu dengan nilai anggaran total Rp 910.367.361. Dana itu belum
termasuk tunjangan untuk 3.100 pendamping dan 416 operator entry data,
karena seluruh informasi penyelenggaraan PKH telah dikomputerisasi,” papar
Mensos.
Presiden SBY menyambut baik program ini. Karena program ini bukan sekadar
merupakan kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun mengembangkan
program pemberdayaan yang lebih fundamental dengan memperbaiki ekonomi
keluarga dan mendorong peran utama ibu rumah tangga. “Hal ini sejalan dengan
tujuan pembangunan global di millennium ketiga (MDGs). Pada tahun 2010
sasaran program akan ditingkatkan kepada 90.000 RTSMS,” pungkas Salim. Tahap
akhir dari penyaluran bantuan PKH untuk tahun 2009 akan dilaksanakan di
Manado, Sulawesi Utara, pada hari SABTU (21 November 2009).
Redaktur: Ulis Tofa, Lc
Beri Nilai: