Arsip Kata Kunci: Kudeta Militer

dakwatuna.com – Mesir. Saat ini rakyat Mesir mungkin berada pada situasi politik, ekonomi, sosial sebagaimana yang diprediksikan sebagian pihak, bersamaan hampir setahun pemerintahan kudeta Abdul Fatah As-Sisi. Sebagaimana ditulis Islam Memo (26/5/2015), Abdul Fatah As-Sisi yang menjabat Menhan pada saat mengkudeta Presiden Mursi menjanjikan “road map” yang akan mengakhiri perpecahan …

“Lindungilah Mesir, lindungilah revolusi. Kita harus melindungi hasil-hasil revolusi yang sudah kita perjuangkan dengan keringat, darah para syuhada, dan demonstrasi selama 2 tahun. Kalian semua harus melindunginya, baik sebagai partai pendukung maupun partai oposisi.”

Kawasan Great Cairo, Alexandria, dan beberapa kota di Mesir masih diwarnai aksi-aksi unjuk rasa menentang kudeta militer yang dikomandani oleh Abdul Fatah As-Sisi, Menhan Mesir yang dipilih Presiden Mursi.

Faksi Politik di Mesir terbelah dalam menyikapi Intifadhah Pemuda Islam pada hari Jumat besok (28/11/2014), mereka berbeda pendapat mendukung atau menolak aksi besok. Melihat kondisi ini surat kabar Masr Alarabia menyebarkan infograp antara kelompok yang mendukung dan menentang aksi 28 November 2014.

Sejumlah saksi mata dan penduduk setempat di ibukota Libya, Tripoli, menyebutkan meledaknya sebuah bom mobil di dekat Kedubes Mesir di kota tersebut Kamis, 13 November 2014 ini.

Sebuah media Yordania, Iris Newspaper, mengangkat headline tentang kesiapan dan kemungkinan keluarga dinasti Muammar Qaddafi kembali ke tampuk kekuasaan di Libya dengan bantuan Jenderal Khalifah Haftar dan pasukannya, sebagaimana dikutip Islam Memo (7/11/2014).

Dr. Basim Khafaji, seorang politikus asal Mesir yang berdomisili di Turki, mendirikan sebuah front revolusi yang diberi nama "Front Pembebasan Mesir". Khafaji kemudian menyeru kepada faksi politik dan kelompok anti kudeta di Mesir, untuk bergabung dengan front yang baru ia dirikan ini.

Ahmad Amin, penasehat Menteri Transportasi Mesir untuk Urusan Transportasi Laut mengatakan, bahwa kebijakan ini diambil oleh kementeriannya setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan beberapa pihak berkuasa di negara, dan mengapus kesepakatan dagang dengan pemerintah Turki, dan tidak melakukan perpanjangan setelah masanya berkahir pada akhir bulan Maret mendatang.

Kementerian Pendidikan dan Pengajaran di Mesir saat ini, menghapus pelajaran Tarbiyah Islamiah dan mencetak buku "Nilai-nilai dan Etika" udan menjadikannya pegangan resmi di kurikulum pendidikan di berbagai jenjangan pengajaran pada awal tahun pelajaran 2014-2015 mendatang. Pelajaran Pendidikan Islam akan secara resmi diganti dengan pelajaran Nilai dan Etika.

Dalam acara "Shabah on TV", Jaudah mengatakan, apabila negara dipegang oleh orang sipil, maka yang paling "santai" itu tentara, polisi dan intelijen. Namun dalam kesempatan itu, ia enggan menjelaskan maksud kata "santai", karena menurutnya itu sudah cukup jelas.