Home / Berita / Nasional / NU Tolak Monopoli Sertifikasi Halal

NU Tolak Monopoli Sertifikasi Halal

Toko yang menjual produk halal (inet)
Toko yang menjual produk halal (inet)

dakwatuna.com – Jakarta. Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU) mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras adanya monopoli sertifikasi produk halal, baik oleh Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) maupun Kementerian Agama (Kemenag).

“PBNU dengan jamaahnya yang berjumlah puluhan juta menolak keras sistem monopoli pelayanan publik seperti ini. Hari gini masak monopoli?” ujar Ketua Umum Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU) Maksum Machfoedz, Senin (20/1).

Menurut guru besar Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, pasar saja dilarang monopoli sampai dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pelayanan publik, kata dia, tidak boleh dimonopoli.

Kemenag, menurut Maksum, juga sangat tidak pantas memonopoli sertifikasi produk halal. Sebab, ia adalah lembaga pengatur, bukan pelaksana. “Pantasnya, Kemenag atau negara itu mengatur, bukan pelaksana. Kalau di rangkap, moral hazard-nya semakin marak,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan, fungsi negara itu hanya tiga, yaitu pengawasan, regulasi, dan pengadaan public good (kebutuhan publik). Jika fungsi pelayanan bisa dilakukan oleh partisipasi publik, seperti PBNU, misalnya, negara (Kemenag) tinggal menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan.

Maksum mengeluarkan pernyataan cukup pedas ini terkait molornya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) di DPR. Pembahasan yang berlarut ini ditengarai karena adanya tarik ulur kepentingan ekonomi antar pemangku kebijakan. Khususnya, antara LPPOM MUI dengan Kemenag. “Jika sinyalemen publik itu benar maka hal itu merupakan kemunduran yang bukan main. Sungguh memalukan,” kata dia.

Bagi PBNU, Maksum menegaskan, sertifikasi bukanlah kesempatan untuk mencari keuntungan ekonomi. Apalagi, sampai korupsi dan melakukan teror. Sertifikasi adalah pelayanan publik karena PBNU punya jamaah yang harus dilayani sesuai dengan keyakinannya. (rol/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.
  • Ati Oktavia

    Seharusnya memang harus dipegang PEMERINTAH sbg regulator . Umat jadi bingung dong kalo banyak berdiri lembaga sertifikasi HALAL , nanti yg dipercaya yg mana! Jgn sampe lembaga tertentu yg swasta m bisa disogok oleh industri utk mengeluarkan sertifikasi HALAL!
    GO RUU HALAL , sdh lama umat menantimu !

    • shafanasywa

      Setuju. Jangan biarkan org2 yg tdk bertanggungjawab utk mengambil keuntungan.

    • Jamaludin Al Afghan

      klo NU bisa juga melakukan sertifikasi halal bisa2 ROKOK hukumnya berubah jadi HALAL,

      • bio13

        Bukan halal lagi bro tp wajib…..sbnrnya banyak ulama NU yg lurus mumpuni ahli fikih tp gak dituruti oleh PBNU. Ulama2 NU tawadhu ini emang gak dikasih peran sm PBNU. Shg dg enaknya PBNU mengklaim sbg suara NU.

        • Jamaludin Al Afghan

          mudah2an bukan termasuk golongan ulama SU’, Naudzubillah tsumma Naudzubillah

  • shafanasywa

    Terus terang. Sebaiknya kita jangan terlalu mempedulikan apa kata NU.
    Jujur saja saya tidak melihat NU sebagai organisasi yg membela islam.
    Banyak statemen dan perilaku NU yg tdk berpihak kpd islam.
    Yang sering malah merusak islam.contohnya coba lihat saja, JIL siapa induk semangnya. Kalau mau disebutkan bnyk lg contoh lainnya.
    Kalau mslh monopoli halal mmg seharusnys demikian.
    Harus dari MUI yg sdh jelas2 terbukti membela islam.
    Takutnya kalau diserahkan ke NU bisa bahaya. Visi misinya g jelas.

    • bio13

      Coba lihat, siapa yg bicara mengatas namakan NU? Pasti para politisi bukan Ulama NU yg lurus mumpuni dlm ilmu fiqih. Para ulama NU yg lurus emang gak dilihat sm PBNU yg suka bermain politik praktis

  • Muhammad Maman

    Harusnya yang mengeluarkan sertifikasi halal satu aja, kalau banyak, umat malah bingung kalau ada ikhtilaf, cukup MUI, kalau memang MUI ada kekurangan-kekurangan ya mohon diperbaiki, dan jangan sampai bersifat komersial dalam mengeluarkan sertifikasi halal, mohon semua elemen islam jangan berkotak-kotak dalam masalah halal dan haram, karena semua sudah jelas

  • Abdul Kohar

    sertifikasi halal itu dibuat gratis aja tanpa biaya tapi wajib hukumnya …. NU mau terlibat karena ada angka2nya dan kalaupun tidak , kita takut seperti kasus mi won yang jelas kedapatan memakai bahan dari babi tapi pemimpinnya menghalalkannya … ini adalah KASUS …. NEGARA WAJIB MEMBUAT SERTIFIKASI HALAL ITU GRATIS DAN MASYARAKAT MAUPUN ORGANISASI APAPUN BOLEH MELAPORKAN JIKA SEKIRANYA MENDAPATI MAKANAN YANG TIDAK HALAL …. ATURAN KEDEPAN BUKAN HANYA HALAL TAPI TOYYIBAH …

Lihat Juga

Jokowi Pakai Sarung di Muktamar NU, Megawati: Sarungnya Bagus ya, Dik?