Home / Berita / Opini / Nasib PKS dalam Politik BBM

Nasib PKS dalam Politik BBM

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.

koalisi bbmdakwatuna.com –  POLEMIK kenaikan BBM nyaris menyulut perseteruan parpol koalisi yang dinahkodai Demokrat versus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS bertaktik ibarat perang gerilya dengan mencoba mengambil poin kelemahan polemik politik BBM ini dengan harapan berbuah imbalan manis berupa pencitraan PKS di tengah-tengah sengkarut impor daging yang sedang melilit partai ini. Tidak tanggung-tanggung PKS pun berani melakukan determinasi yang rapi dan nekat dengan menggelar pembentukan opini publik via spanduk dan jejaring aksi lainnya dengan asumsi mampu mentransformasikan citra positif dalam memersuasi perilaku pemilih.

PKS yang dianggap sebagai anak haram dalam rahim parpol koalisi dengan licik nya mencoba berkelit dan “terpaksa” mengambil jalur nekat dengan bermuka dua dalam polemik ini. Di satu sisi menolak kenaikan BBM dan di sisi lainnya tetap mengklaim sebagai bagian syah koalisi dan terkesan belum ikhlas melepas tiga menteri PKS dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Walaupun antara kader PKS yang duduk di pemerintah dan legislatif tidak ada kesatuan suara namun hal ini tetap mencerminkan ketidakkonsistensian suara PKS, padahal partai ini selalu menekankan pada kolektivisme sebagai basis gerakannya. Tidak ayal lagi bila PKS dianggap duri dalam koalisi, sehingga menjadi wajar bila barisan parpol koalisi yang terdiri dari PAN, PKB, Golkar dan Demokrat menjadi geram dan meminta PKS keluar dari koalisi.

Berharap dari political publicity PKS berharap mampu menarik simpati masyarakat dengan terus bersuara lantang menolak kenaikan BBM walau terkesan sedikit ambigu karena pesan penolakan kenaikan BBM yang selalu disusupi sponsor para caleg mereka dari pelbagai dapil. Terkesan sebuah pepatah ada udang dibalik batu, dimana slogan menyuarakan  suara rakyat dengan menolak BBM namun juga berharap rakyat mengenal para caleg PKS, artinya langkah PKS tidak murni menolak kenaikan BBM.

Tidak tanggung-tanggung langkah doktrinisasi kader di seluruh penjuru tanah air menjadikan politik BBM menjadi musuh bersama yang harus dipatuhi oleh seluruh kader dari pelbagai tingkatan (marhalah). Dengan senjata “PKS bukan partai malaikat” dengan tanpa ampun pun PKS melabrak para pengamat yang berseberangan dengan langkah PKS. Saban hari pun publik selalu disuguhkan oleh pelbagai intrik politik PKS yang akan dapat merusak inisiasi pendidikan politik bagi rakyat kebanyakan. Bahkan partai ini pun terkesan cuek bila melumat “etika politik”. Dengan sebuah pegangan kolektivisme doktrin memperjuangkan suara rakyat PKS tanpa rasa malu terus bersuara lantang dengan dalih mengagregasi kepentingan rakyat.

Sepak terjang PKS di hadapan media sebenarnya tidak dapat disalahkan dalam konteks political publicity guna melirik para pemilih. Namun political publicity yang di terjang PKS sudah bukan lagi menunjukkan upaya pelembagaan partai politik yang modern. Malah PKS pun sudah terjebak dengan “jebakan Batman” guna menyelamatkan partai dari jarum parliamentary threshold. Di babak akhir politik BBM ini pun PKS masih menunjukkan diri sebagai partai yang plin-plan dengan mendukung program pemerintah yang akan menggelontorkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan asumsi bahwa BLSM bisa didapat dari dana non subsidi. Ironis di luar dugaan PKS yang begitu konsisten memperjuangkan gerakan perubahan justru konsisten juga untuk berkelit di panggung politik demi kepentingan politik elektoral sesaat.

Delektabilitas PKS

Di tengah sengkarut soal suap impor daging yang menjerat mantan Presiden PKS, partai ini mencoba bermain di dua kaki dengan harapan yang paling realistis adalah mempertahankan suara pemilih yang selama ini bersimpati pada partai ini. Tapi apa mau dikata PKS sekarang bukanlah PKS masa lalu yang selalu sigap berdiri digaris depan perubahan. Tuntutan dan logika kompetisi menjadikan partai ini mengalami disorientasi, sehingga pelan-pelan harus melacur kan diri demi demokrasi elektoral.

Melihat dinamika perilaku pemilih terhadap sepak terjang PKS ini kita akan mengetahui seberapa besar prospek electoral PKS dalam mengarungi 2014. Survei internal yang baru digelar Bulaksumur Empat Research and Consulting (BERC) terdeteksi pendapat masyarakat dalam melihat polemik parpol koalisi versus PKS dalam politik BBM semakin meruncing, yakni responden mayoritas atau 63,6 % setuju PKS keluar dari koalisi, ini artinya publik menilai ada atau tidaknya PKS dalam koalisi tidak akan berpengaruh dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Hanya 16,2 yang tidak setuju, dan sisanya tidak tahu. Bila ditelisik lagi perilaku pemilih kembali kita mendapatkan kejenuhan publik terhadap partai ini dimana terpapar bila PKS keluar dari koalisi, apakah Anda akan bersimpati dan memilih PKS dalam pemilu 2014? Nyaris mayoritas pemilih tidak bersimpati pada PKS atau sebesar 69,1% dan yang bersimpati hanya 8,6 %, dan sisanya tidak tahu. Dan bila tidak setuju PKS keluar dari koalisi, publik pun tidak menunjukkan simpati pada partai ini terbukti hanya 7,0 % yang bersimpati, dan yang tidak bersimpati pada PKS sebesar 73,5% dan sisanya tidak tahu. Gejala deelektabilitas atau menurunnya kepercayaan terhadap PKS di kalangan masyarakat menunjukkan bahwa langkah yang diambil kurang populer, bahkan publik menilai ini hanya sebatas akal-akalan semua elit PKS dalam mengalihkan isu suap daging impor.

Nasib PKS

Penolakan masyarakat terhadap PKS merupakan karma politik dari sikap ketidakkonsistenan PKS dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Bila dalam politik BBM saja PKS belum berani tampil konsisten dan tegas dengan menjadi oposisi murni, apalagi dalam polemic lainnya. Publik akan semakin meragukan masa depan partai ini dalam mengagregasi kepentingan rakyat. Jangan-jangan publik akan selalu disuguhi pelbagai intrik politik yang akan merusak transformasi pendidikan politik.  Alih-alih memberikan dampak dan citra positif bagi electoral PKS namun sebaliknya akan menjadi bumerang yang harus diterima PKS. Hal ini terbukti dari terus menurunnya elektablitas PKS di mata publik dan bahkan menembus angka satu digit 2,7% dalam (survey LSN 2013).

Kembali pada rakyat yang akhirnya dapat menyimpulkan bahwa PKS telah terjebak dalam dinamika politik BBM, dibuktikan dengan menurunnya daya dukungan dari pemilih.  Sebuah pertanda PKS sudah mulai mendapat hukuman dari publik. Aroma trauma publik terhadap tingkah laku elit politik PKS yang bermain uang rakyat telah menjadikan publik belum dapat menerima sajian PKS di hadapan rakyat. Hal inilah yang menjadikan publik mulai memalingkan pandangan dari partai yang selama ini bertajuk “bersih, peduli dan professional” ini pada partai migrasi lainnya.

Menjadi pertanyaan kita saban hari, sampai dimana dan berakhirnya manuver PKS ini? Apakah PKS akan tetap bersikukuh dengan pendapatnya dan rela melepas para menteri yang setidaknya telah menjadi “ATM berjalan” bagi PKS ataukah mencoba berdiri tegap menjadi oposisi? Dilihat dari hasil survey di atas terkesan PKS telah mengalami kebuntuan strategi politik di mata publik. Rakyat tidak lagi memandang PKS sebagai partai yang akan dapat memperjuangkan kepentingan dan bahkan menilai partai ini sebagai partai yang licik dan bermuka dua. Sial nya lagi publik tetap tidak melihat partai ini ke depan akan mampu memberikan pendidikan politik minus jejaring kader tarbiyah, bahkan malah menyajikan dagelan dan intrik bobrok nya dunia politik.

Akhirnya manuver PKS ini menjadi pertanda bagi elit politik untuk tidak mencoba-coba menampilkan intrik politik di hadapan rakyat. Rakyat lah yang mampu membesarkan dan menghancurkan masa depan lembaga kepartaian apapun itu ideologinya. Hasil survey ini menjadi gambaran akan ketidakjelasnya manuver yang diambil PKS. Pelajaran yang kita dapat ambil adalah belum berjalannya proses berharga parpol untuk terus berupaya melakukan pelembagaan lembaga kepartaian guna memberikan pendidikan politik yang santun pada masyarakat. Bila PKS juga tidak dapat memberikan langkah persuasif yang baik pada publik dalam polemik BBM ini bisa jadi manuver ini akan membuat nasib PKS semakin tragis untuk melenggang ke Senayan dalam politik electoral.

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (12 votes, average: 4,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Bambang Arianto, MA.
Peneliti Partai Politik di Bulaksumur Empat Research dan Consulting (BERC) Yogyakarta, Penganjur Sholat Dhuha.Twitter :@Bimotry dan Pendiri Penerbit BIMOTRY
  • abuzinad

    pengamaat …. pengamaat …. banyak sok taunya

  • Rinaldi Makmur

    Semua sudah terjawab dan dijelaskan oleh PKS dalam wawancara di MetroTV hari ini tadi malam antara PKS dg PPP dan PAN yg mendukung kenaikan BBM. Jadi opini di atas, sebenarnya berasal dari rival politik yang ada di partai2 koalisi. Karena dg penjelasan dari pihak PKS, saya semakin melek terhadap aturan2 dalam berpolitik terutama dalam sistem koalisi, baik berhubungan dengan fraksi2 DPR maupun dengan pemerintahan/SBY. PKS tidak butuh koalisi, tapi yg butuh koalisi adalah presiden dlm membentuk setgab, begitu penjelasan pak Mahmud dari PKS. Mengenai tiga mentrinya atau statusnya dalam koalisi adalah hak/wewenang presiden. Sekarang tinggal menunggu surat resmi dari presiden. Simpel saja. Sementara dalam hal perbedaan pendapat dalam koalisi, PKS sudah menjalankan sesuai aturan yang ada, dimana aturan itu tidak ada jika berdiri sebagai oposisi. Ibarat dalam shalat berjamaah, jika presiden sbg imam, kemudian salah bacaan atau rukun shalat, maka mam’mum lah yg wajib mengingatkan. PKS sudah lunas kewajibannya terhadap semua itu dan tinggal menunggu keputusan resmi dari presiden.
    Sebaiknya kita juga menerima informasi dari pihak yg bersangkutan, tidak hanya menerima informasi dari pengkritik2 atau pengamat2 yg tidak mengklarifikasi pendapatnya dg pihak yg bersangkutan langsung. Tidak semua masyarakat menolak PKS, sebagaimana penolakan masyarakat terhadap Demokrat yg jelas sudah terbukti korupsi dalam proyek Hambalang.
    Ini hanya pendapat dengan logika sederhana, bukan dari seorang pengamat politik, melainkan dari seorang rakyat yg suaranya dibutuhkan oleh partai politik.

  • Aa Ijal

    dakwatuna.com gentle ya… walaupun isinya mendiskreditkan, tapi tetap dimuat demi menjunjung keterwakilan informasi.. SALUT (y)

Lihat Juga

Politik Religius (inet) - gazeta-shiqip.com

Agama, Politik, dan Partisipasi

Organization