Home / Berita / Opini / Seandainya Voting Dilakukan Oleh Rakyat, Bagaimanakah Hasilnya?

Seandainya Voting Dilakukan Oleh Rakyat, Bagaimanakah Hasilnya?

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.

voting dprdakwatuna.com – Dengan diwarnai hujan interupsi, celetukan dan celotehan ala “anak TK” (jadi ingat istilah yang dipakai oleh almarhum Gus Dur beberapa waktu silam) dari sebagian kecil anggota dewan yang terhormat serta aksi demo dari berbagai elemen masyarakat, Sidang Paripurna DPR RI mencapai puncaknya tadi malam, Senin (17/6/2013). Sidang Paripurna ini membahas RUU APBN-P 2013, yang selanjutnya akan disahkan menjadi APBN 2013.

Keputusan sudah diambil. Setelah melalui voting maka didapatkan hasil 338 suara (Demokrat, Golkar, PPP, PAN, PKB) menerima R-APBN 2013 dan yang menolak sebanyak 181 suara (PKS, PDIP, Hanura, Gerindra). Dari hasil voting ini, maka rencana untuk menaikkan harga BBM yang memang sudah didengung-dengungkan oleh pemerintah belakangan ini, sudah pasti dan tinggal menunggu waktu saja. Harapan masyarakat agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM atau minimal tidak menaikkannya pada saat ini, hanyalah merupakan sebuah angan-angan kosong yang menggantung di langit tinggi…

Naiknya harga BBM pasti akan memunculkan dampak domino dalam banyak sektor kehidupan. Subsidi BBM yang digembar-gemborkan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat cuma merupakan isapan jempol belaka. Begitu banyak “kebohongan” yang dilakukan oleh pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM ini. Dan bukan tanpa bukti atau alasan yang kuat, jika kebijakan yang tidak populer ini mendapat banyak penentangan dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, baik itu dari kalangan akademisi, praktisi ekonomi dan hukum, politisi, pengusaha (terutama UKM) maupun rakyat biasa. Namun tampaknya pemerintah tetap menutup mata, dengan kata lain “anjing menggonggong, kafilah (pemerintah) tetap berlalu”.

Saya dan sebagian besar ibu-ibu rumah tangga lainnya yang juga merupakan bagian dari masyarakat,  adalah orang yang paling utama merasakan dampak dari kenaikan harga BBM ini. Bagaimana tidak? Karena kami-lah yang selalu berhubungan langsung dengan berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari seperti sembako, biaya sekolah anak-anak, biaya listrik, cicilan ini-itu dan lain-lain. Dengan naiknya harga BBM ini pasti membuat beban kami akan semakin berat. Sekarang ini saja, harga BBM belum naik namun harga-harga sembako sudah mulai merangkak naik. Belum lagi ditambah dengan tahun ajaran baru sekolah serta menjelang bulan Ramadhan dan Iedul Fitri, yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Saya yakin, pasti banyak ibu-ibu yang mengalami “migren” dadakan akibat memikirkan strategi jitu bagaimana cara mengatur keuangan dalam keluarga.

Oleh sebab itulah, begitu usai Sidang Paripurna yang telah mencapai final nya tersebut, dari semalam sampai tulisan ini dibuat, saya sempat berandai-andai : “Bagaimana jika voting untuk memutuskan naik-tidaknya harga BBM ini mekanismenya tidak dilakukan oleh DPR, tetapi langsung oleh seluruh rakyat Indonesia? Apakah yang akan terjadi & bagaimanakah hasilnya?”

Anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah, memang merupakan wakil rakyat. Mereka dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali pada setiap periode nya. Tujuan utama dari pemilu ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menyalurkan aspirasi rakyat, yang menjadi konstituen mereka. Bekerja sama dengan pemerintah (eksekutif) dan badan yudikatif, diharapkan akan mampu membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik.

Akan tetapi, jika tugas dan tanggung jawab itu tak mampu diemban dengan bijak oleh para wakil rakyat tersebut, justru menyengsarakan rakyat dan mengantarkan mereka menuju jurang kemiskinan yang tak berujung, bukankah itu merupakan sebuah pengkhianatan terhadap amanat rakyat? Seperti misalnya “dagelan” politik yang terjadi tadi malam. Saya katakan demikian karena menurut saya, sidang yang dipertontonkan kepada publik semalam tak ubahnya laksana sebuah panggung komedi yang tidak lucu sama sekali. Apalagi diperparah dengan “lelucon/sindiran buruk” yang diteriakkan oleh beberapa orang anggota dewan “yang terhormat” pada saat pengambilan voting. Bagi saya (maaf) sangat menyakitkan dan memalukan…!!! Beginikah profil dan tingkah polah anggota dewan kita yang telah dengan suka rela dipilih dan digaji dengan uang rakyat…???

Menyaksikan itu semua tadi malam, saya jadi kepikiran dan kembali berandai-andai (karena memang cuma inilah yang bisa dilakukan), sekiranya voting itu diberikan kepada rakyat tentu hasilnya tak akan seperti dan se-tragis ini. Ingin sekali rasanya mengusulkan kepada pemerintah agar sekali-kali melakukan survey dan menyerahkan voting secara langsung (seperti pemilu) kepada seluruh rakyat Indonesia, yang berkenaan dengan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Agar hasil yang didapatkan jauh lebih akurat, bermartabat, serta bermanfaat.

Seandainya voting mengenai kenaikan harga BBM ini diserahkan kepada rakyat, pasti jawaban atau hasilnya sudah bisa ditebak : “RAKYAT MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM”. Karena sudah barang tentu takkan ada satu pun dari masyarakat yang akan menyetujui rencana ini. Seharusnya pemerintah tidak menutup mata dari fakta yang terjadi di lapangan. Jangan hanya bisanya berlindung di balik topeng “subsidi” yang notabene penikmatnya adalah kalangan tertentu saja. Dengan memberikan dana BaLSeM sebesar 150 ribu selama 4 bulan, apakah dapat dikatakan bahwa itu akan menyejahterakan rakyat? Logika mana yang dipakai oleh pemerintah bahwa mereka sudah berpihak atau memikirkan rakyat? Menurut saya, semua itu adalah dusta dan merupakan kebahagiaan (kesejahteraan) semu belaka…

Akan tetapi sayangnya, saya dan masyarakat Indonesia cuma bisa berandai-andai saja. Sebab sampai kapan pun impian ini takkan pernah terwujud, selama pemerintah kita masih berorientasi kepada ego dan isi “perut” nya semata. Tinggallah kita yang harus tertatih-tatih mengikuti semua keinginan dan skenario yang sudah di design pemerintah (juga “sebagian” anggota dewan yang terhormat) sedemikian rupa, tanpa mampu berbuat apa-apa. Ada atau tidaknya voting  dalam Sidang Paripurna DPR RI semalam, sesungguhnya tidak berarti sama sekali. Karena niat pemerintah untuk tetap menaikkan harga BBM sudah begitu kuat dan tak bisa diganggu gugat, walau apapun yang terjadi. “Dagelan” politik tadi malam hanyalah merupakan sebuah formalitas basi dalam menjalankan mekanisme roda pemerintahan, agar tak dibilang/dituduh melanggar konstitusi.

Akhirnya saya ucapkan selamat kepada pemerintah yang telah kembali berhasil menambah jumlah “masyarakat miskin” di Indonesia. Kepada anggota dewan (PKS, PDIP, Hanura, Gerindra) saya berikan apresiasi yang sedalam-dalamnya, serta ucapan  terima kasih atas segala dedikasi nya yang tetap konsisten membela rakyat. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, selamat menikmati hari-hari yang penuh perjuangan. Tetap semangat, dan tidak mudah berputus asa. Naiknya harga BBM bukan berarti kiamat. Masih ada ALLAH bersama kita…  (sbb/dakwatuna)

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (3 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Ria Dahlia
Ibu rumah tangga dengan 5 orang anak.Terus berkarya, baik dalam diam maupun bergerak, tak ada kata berhenti sampai Allah yang menghentikannya, tetap tegar walau badai menghadang.

Lihat Juga

Anggota Komisi III DPR RI, Al Muzzammil Yusuf. (IST)

Suara Takbir Bergemuruh di Paripurna DPR, Ada Apa?