dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Fraksi PKS DPR RI mendorong pemerintah menaikkan anggaran penanganan kemiskinan mengingat saat ini masih ada 27 juta lebih masyakat miskin yang belum ter-cover jaminan sosial.
“Hingga 2013, pemerintah baru mampu mengcover 8 persen dari jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 30,02 juta per Maret 2011. Sisanya lebih dari 27 juta warga miskin belum mendapatkan jaminan sosial berupa BLT bersyarat ini,” kata Abdul Hakim, Sekretaris FPKS DPR RI di Jakarta, Jumat (7/9).
Dalam RAPBN 2013, pemerintah hanya menganggarkan Rp2,88 triliun untuk jaminan sosial bagi 2,4 juta rumah tangga sasaran miskin (RTSM) melalui program keluarga harapan (PKH) atau BLT bersyarat. Dengan demikian, masih ada sekitar 27 juta lebih warga miskin yang belum mendapatkan PKH.
Dikatakannya, UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin telah mengamanatkan negara untuk menangani fakir miskin. Karena itu, anggaran untuk PKH harus terus dinaikan karena penanganan masyarakat miskin tidak bisa ditunda-tunda.
“Orang miskin harus mendapatkan penanganan prioritas. Mereka butuh makan, pakaian dan lapangan kerja agar bisa tetap hidup,” ujar Hakim yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Selain PKH, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan stimulan kelompok usaha bersama (KUBE) dan usaha ekonomi produktif (UEP). Untuk penanggulangan kemiskinan di perdesaan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp291,85 miliar dan penanggulangan kemiskinan perkotaan sebesar Rp133,23 miliar.
“Stimulan KUBE dan UEP ini bertujuan memberikan akses kesempatan bekerja dan berusaha bagi keluara miskin. Untuk perkotaan, targetnya ada 32.600 KK untuk masing-masing program KUBE dan UEP,” kata Hakim.
Lebih lanjut, Hakim menuturkan bahwa pihaknya juga meminta pemerintah untuk lebih progesif menurunkan angka kemiskinan mengingat target angka kemiskinan 9,5¿10,5 persen pada 2013 masih jauh dari target dalam RPJM tahun 2014 yang sebesar 8 persen.
“Seharusnya proyeksi pengurangan angka kemiskinan harus dibuat lebih ambisius dan progresif mengingat masih jauhnya sasaran angka kemiskinan tahun 2013 yang sebesar 9,5-10,5 persen dari target RPJM sebesar 8 persen. Apalagi penurunan angka kemiskinan periode Maret 2011 hingga Maret 2012 masih sangat rendah hanya 0,4 persen,” ujarnya. (Ant/OL-10/MICOM)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
