Arsip Kata Kunci: Abdul Hakim

"Ya, kita mantap berkoalisi dengan Partai Gerindra di pilkada Metro..

Jumlah halaman naskah, lanjut Hakim, hampir semua berjumlah 10 sampai 12 halaman per judul. "Bahkan, ada yang sampai 70 halaman. Uniknya..

Hakim berpendapat bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam hal ini sebagai otoritas transportasi udara harus mengambil langkah yang tepat dalam kebijakannya dan jangan sampai ada...

Sekretaris FPKS Abdul Hakim menyatakan, tidak ada perubahan dalam penyikapan fraksi untuk calon pimpinan MPR. “(Fraksi) tetap konsisten dengan kesepakatan pimpinan partai politik Koalisi Merah Putih (KMP), yaitu...

Anggota Komisi IV DPR RI Abdul Hakim meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menindak tegas PT Pelindo II yang telah menyebabkan ribuan ikan mati di Teluk Lampung, Kabupaten Pesawaran, Lampung (18-03). “PT Pelindo tidak boleh seenaknya membuang limbah sedimen pengerukan alur pelabuhan panjang di teluk Lampung yang membuat ribuan ikan mati sia-sia, kasihan kan para pembudidaya ikan ini jadi merugi,” kata Hakim di Jakarta, Selasa (19/3)

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sosial (FPKS)KH Abdul Hakim mengungkapkan, PKS akan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Jumat (30/11).

Fraksi PKS mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat permohonan penghentian pembahasan terkait revisi UU No. 30/2002 tentang KPK, yang menuai polemik di Masyarakat. "Surat usulan proses penghentian pembahasan revisi RUU KPK kepada Ketua DPR RI sudah kami kirimkan Rabu (3-10) sore. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan DPR untuk menghentikan proses pembahasan revisi RUU KPK ini," ujar Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim dalam keterangan persnya, Rabu (3/10/2012).

Partai Keadilan Sejahtera kembali mengirimkan delegasi kemanusiaan ke Rakhine, Myanmar, Senin (10/9). Selain memberikan bantuan kemanusiaan, delegasi ini yang dipimpin Sekretaris FPKS Abdul Hakim ini rencananya akan membuka dialog dengan para tokoh agama dan sejumlah ormas di Myanmar.

Fraksi PKS DPR RI mendorong pemerintah menaikkan anggaran penanganan kemiskinan mengingat saat ini masih ada 27 juta lebih masyakat miskin yang belum ter-cover jaminan sosial. "Hingga 2013, pemerintah baru mampu mengcover 8 persen dari jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 30,02 juta per Maret 2011. Sisanya lebih dari 27 juta warga miskin belum mendapatkan jaminan sosial berupa BLT bersyarat ini," kata Abdul Hakim, Sekretaris FPKS DPR RI di Jakarta, Jumat (7/9).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merekomendasikan gambar Bulan Sabit Merah sebagai lambang palang merah yang nantinya digunakan di Indonesia. "PKS mengakomodasi lambang Bulan Sabit Merah sebagai lambang palang merah karena lambang tersebut menunjukkan pluralitas," kata Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis