Home / Berita / Nasional / DPR Minta Polri Perbolehkan Ba’asyir Shalat Idul Fitri

DPR Minta Polri Perbolehkan Ba’asyir Shalat Idul Fitri

Fahri Hamzah, Wakil Ketua Komisi III DPR RI (inet)

dakwatuna.com – Jakarta. Komisi III DPR RI berencana meminta Polri untuk mengizinkan Pimpinan Jamaah Anshorut Tauhid, Ustadz Abu Bakar Baasyir melaksanakan shalat Idul Fitri. Rencana itu didasari pengaduan Forum Umat Islam saat rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang komisi III, Jakarta, Selasa (31/8).

“Kami segera meminta Polri untuk memberikan kesempatan kepada Abu Bakar Bas’syir untuk diperbolehkan shalat Id,” ujar Wakil Ketua Komisi III, Fahri Hamzah. Dia menilai larangan itu terlalu berlebihan. Apalagi, kata dia,keterlibatan Ba’asyir dalam aksi terorisme belum bisa dipastikan.

Sementara itu, anggota Komisi III, Nurdiman Munir, menegaskan larangan shalat Idul Fitri terhadap Ba’asyir sama saja dengan melanggar hak seorang muslim untuk beribadah. Karena itu, dirinya bakal mendorong DPR untuk meminta Polri agar memperbolehkan Ba’asyir untuk shalat. “Ini perlu diklarifikasi. Kalau memang Polri melarang tentu DPR harus bersikap. Sikap itu akan tertuang dalam pembentukan Panja,” tegasnya.

Pimpinan Jama’ah Ansharuttauhid, Abu Bakar Ba’asyir dilarang melakukan ibadah sholat berjama’ah di dalam rumah tahanan (rutan) Bareskrim Mabes Polri. Seperti diberitakan sebelumnya. Ba’asyir ditangkap Densus 88 saat melaksanakan Safari Dakwah atas tuduhan terlibat dalam aksi teroris. Kini, Ba’asyir diperiksa dan ditahan di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. (Ajeng Ritzki Pitakasari/Agung Sasongko/RoL)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (7 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • bi

    wajib boleh itu bos…
    tapi jangan pak ustat saja yang boleh, semuah harus boleh…

Lihat Juga

Tenaga Kerja Asing

DPR Sebut Masuknya Tenaga Kerja Asing Lukai Rasa Keadilan Rakyat