Topic Archives: Sertifikasi halal MUI

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memberikan bantuan berupa insentif bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapat sertifikasi halal. Masing-masing pelaku UMKM menerima bantuan sebesar Rp 2,5 juta.

Menurut Suryadharma, Pemerintah tak ingin membebani para pelaku usaha itu dengan mewajibkan sertifikasi halal tersebut

Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 158 tahun 2013, Pemda DKI Jakarta telah mengatur tata cara sertifikasi halal restoran dan non-restoran hingga pengawasan dan pembiayaannya.

Pengakuan ini diperoleh setelah selama hampir satu setengah tahun Indonesia mengalami hambatan nontarif pada ekspor produk halal Indonesia ke Uni Emirat Arab

LPPOM MUI juga seharusnya membantu para industri yang belum mempunyai sertifikat ini. Karena tidak ada alasan bagi para industri itu untuk tidak memiliki sertifikat halal.

Lembaga pemeriksa kehalalan akan diperbanyak untuk mempermudah masyarakat. Masyarakat yang ingin mengurus sertifikasi tidak perlu datang ke LPPOM MUI di Jakarta.

Ni'am mengatakan, pada dasarnya MUI tidak dapat melakukan pemaksaan terhadap restoran agar memiliki sertifikat halal, karena tidak ada payung hukum yang mewajibkannya, namun hal tersebut dipandang sebagai tanggung jawab produsen kepada konsumen Muslim-nya.