Topic Archives: RUU Pilkada

Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, jika PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura mengambil sikap sama seperti partainya, maka UU Pilkada tidak memiliki legitimasi.

Di tengah-tengah gemuruh dan sempat kacaunya persidangan (sampai harus di-skors beberapa kali oleh pimpinan sidang), Partai Demokrat melancarkan aksinya. Bersikap seolah-olah menyetujui atau mendukung Pilkada Langsung dengan 10 butir persyaratan yang diajukannya, lalu melakukan jurus PHP (Pemberi Harapan Palsu) kepada PDIP cs.

Keputusan Demokrat yang walk out pada saat sidang paripurna RUU pilkada bukan karena pencitraan ataupun berkhianat terhadap PDIP.

dakwatuna.com – DPR RI melaksanakan rapat paripurna hingga Jum’at dini hari (26/9/2014). Setelah melalui pembahasan yang alot mengenai RUU Pilkada, akhirnya DPR RI melakukan voting. Hasilnya, mayoritas anggota DPR yang hadir pada saat paripurna mendukung agar pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Dalam voting tersebut terdapat 2 opsi, yaitu Pilkada Lewat DPRD atau Pilkada …

Jika tidak dicapai keputusan bersama melalui musyawarah, maka akan dilakukan mekanisme pengambilan keputusan melalui voting terbuka.

PKS menganggap Pilkada langsung pada kenyataannya justru menjadi pemicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

KAMMI menilai dengan dikembalikannya hak Pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD akan menyelamatkan masa depan Demokrasi Pancasila.

Dalam pasal di RUU Pilkada nanti, akan diatur calon kepala daerah tidak memiliki ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan kepala daerah tersebut kecuali dengan usulan selang waktu lima tahun.