Topic Archives: RUU Pilkada

Bentuk dari demokrasi indonesia terus berkembang menyesuaikan diri dengan kultur masyarakat yang apa adanya. Sistem yang baik bukanlah sistem yang ideal melainkan sistem yang sesuai dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Bentuk politik uang, ongkos politik, dan konflik horizontal terus diminimalisir agar sistem yang terus dibangun ini semakin baik.

Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, jika PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura mengambil sikap sama seperti partainya, maka UU Pilkada tidak memiliki legitimasi.

Di tengah-tengah gemuruh dan sempat kacaunya persidangan (sampai harus di-skors beberapa kali oleh pimpinan sidang), Partai Demokrat melancarkan aksinya. Bersikap seolah-olah menyetujui atau mendukung Pilkada Langsung dengan 10 butir persyaratan yang diajukannya, lalu melakukan jurus PHP (Pemberi Harapan Palsu) kepada PDIP cs.

Justru dengan disahkannya RUU Pilkada menjadi kado terindah bagi pemerintahan Jokowi.

Keputusan Demokrat yang walk out pada saat sidang paripurna RUU pilkada bukan karena pencitraan ataupun berkhianat terhadap PDIP.

dakwatuna.com – DPR RI melaksanakan rapat paripurna hingga Jum’at dini hari (26/9/2014). Setelah melalui pembahasan yang alot mengenai RUU Pilkada, akhirnya DPR RI melakukan voting. Hasilnya, mayoritas anggota DPR yang hadir pada saat paripurna mendukung agar pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Dalam voting tersebut terdapat 2 opsi, yaitu Pilkada Lewat DPRD atau Pilkada …

Jika tidak dicapai keputusan bersama melalui musyawarah, maka akan dilakukan mekanisme pengambilan keputusan melalui voting terbuka.

PKS menganggap Pilkada langsung pada kenyataannya justru menjadi pemicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

Partai Demokrat tidak berada di kubu manapun sebab Demokrat akan berdiri sebagai penyeimbang. Sehingga dengan sikap ini Partai Demokrat tidak bermain di dua kaki yakni di koalisi merah putih (KMP) ataupun Jokowi-JK.

Bila Bima benar-benar konsisten dan total menentang RUU Pilkada, ia harus mundur dari partai. Jangan sampai Bima hanya lebih mementingkan reputasinya di partai ketimbang memperjuangkan kepentingan masyarakat.