Topic Archives: RUU Jaminan Produk Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah tidak mengambilalih proses sertifikasi halal. Pemerintah sebaiknya berperan dalam melakukan sosialisasi hingga regulasi dan pengawasan. Demikian diungkapkan Ketua MUI KH Amidhan saat bersilaturahim dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Rabu (13/2) di Gedung DPR.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) kini sudah sampai pada babak akhir pembahasan di DPR RI. RUU tersebut ditargetkan selesai dibahas Februari 2013. "RUU JPH sudah memasuki babak akhir pembahasan. Ada dua poin yang krusial, yaitu tentang Badan atau Lembaga Penjamin Produk Halal dan sifat dari pendaftaran produk halal itu sendiri," kata Nasir Djamil, Selasa (22/1/2013).

Melalui Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH), dikatakan Nasir, sistem pengawasan terpadu, terencana, dan menyeluruh bisa diciptakan. Dan negara menjadi aktor utama yang berwewenang serta bertanggungjawab dalam mengatur peredaran produk-produk tersebut.

RUU Jaminan Produk Halal (JPH) tengah dibahas DPR. RUU itu menjadi penting karena memberikan kepastian kehalalan bagi konsumsi masyarakat, terutama umat muslim sebagai komponen terbesar di Indonesia. Untuk itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap mengawal RUU tersebut hingga disahkan.

Ditemukannya campuran daging babi pada bakso yang dijual dalam kios di daerah Cipete membuat para pecinta bakso cemas. Mereka khawatir jika ternyata banyak penjual bakso yang melakukan hal serupa.

Rancangan Undang Undang (RUU) Jaminan produk halal diharapkan dapat mendorong peningkatan perdagangan Indonesia. Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementrian Perdagangan (Kemendag), Nus Nuzulia Ishak mengatakan pelaku usaha bisa termotivasi untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya.

Ketua Majelis Ulama Islam (MUI), Maruf Amin mengatakan, sudah menjadi tugas MUI dalam memberi sertifikasi produk halal sebuah produk. Namun, untuk masalah labelisasi, pengawasan dan penindakan sanksi ada pada pemerintah.

Perusahaan penghasil vaksin, PT Bio Farma mengapresiasi langkah pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat labelisasi halal melalui RUU Jaminan Produk Halal. Seraya berharap, pemerintah bisa mendorong pembuatan bahan baku vaksin di tanah air.