Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas menegaskan pihaknya tidak akan membuat badan sertifikasi halal. "Sejauh ini, Muhammadiyah masih mempercayakannya kepada MUI," kata Yunahar, Selasa (19/2). Menurut Yunahar, sebaiknya otoritas fatwa halal berada di satu lembaga saja yaitu MUI.
Baca selengkapnya »Fraksi PKB Minta Sertifikasi Halal tak Diwajibkan
"Yang perlu digaris bawahi adalah untuk Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, semua produk harus diasumsikan halal, kecuali yang sudah jelas-jelas diketahui haram. Tapi sebagai kewaspadaan sertifikasi tetap harus dilakukan, namun tidak dengan cara pemaksanaan pelaksanaannya oleh pemerintah atau instansi bentukannya," kata Hanif di Jakarta, Rabu (20/2).
Baca selengkapnya »Ketua PBNU: Lembaga Sertifikasi Halal Biar Saja Bermunculan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan, pemerintah tidak perlu membatasi jumlah lembaga sertifikasi halal, bahkan perlu memberi kesempatan munculnya lembaga sejenis. "Nantinya tugas pemerintah ada di kontrol, membuat regulasi yang harus dipatuhi semua lembaga labelisasi halal," kata Ketua PBNU Prof Muhammad Maksum Mahfudh di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya »Ketua Badan Halal NU: Lembaga Sertifikasi Halal Jangan Dimonopoli
Ketua Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU) Maksum Mahfoedz meminta agar lembaga sertifikasi halal tidak hanya dimonopoli oleh satu lembaga tertentu. "Jaminan halal itu kan untuk pelayanan publik, jadi tidak sepantasnya dimonopoli," kata Maksum di Jakarta, Ahad (17/2). "Wong NU mau mengurusi jamaahnya sendiri, kok enggak boleh," tutur Maksum.
Baca selengkapnya »Fraksi PKB: Sah-Sah Saja Ada Lembaga Penjamin Halal Swasta
Munculnya Lembaga Penjamin Halal (LPH) swasta didukung selama belum ada konstitusi yang mengatur. Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Ida Fauziah mengaku Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Halal prosesnya masih panjang. Sehingga pihak swasta dari ormas Islam dimungkinkan membentuk LPH. "Sah saja karena RUU-nya masih terus diproses," ungkap Ida, Ahad (17/2).
Baca selengkapnya »Fraksi PAN: Secara De Facto, MUI Pemegang Sertifikasi Halal
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hakam Naja mengatakan, saat ini Majelis Ulama Indonesia masih merupakan pemegang sertifikasi halal secara de facto. Kalau pun ada ormas lainnya seperti Nahdlatul Ulama ( NU) memiliki badan sertifikasi halal, untuk saat ini masih MUI yang berwenang.
Baca selengkapnya »“Sejatinya, Yang Memiliki Landasan Hukum untuk Sertifikasi Produk Halal Hanya MUI”
Masyarakat bakal kebingungan untuk urusan jaminan produk halal. Pasalnya, bisa jadi akan semakin banyak lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi produk halal. Jika dulu hanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja, sekarang muncul Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU) dan sebentar lagi pemerintah juga membuat badan halal sejenis.
Baca selengkapnya »FUI Desak DPR Percayakan MUI untuk Tetap Jalankan Seritifikasi Halal
Berbagai organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat mempercayakan Majelis Ulama Indonesia untuk tetap menjalankan sertifikasi halal di Indonesia dalam RUU Jaminan Produk Halal.
Baca selengkapnya »MUI Ingin Wadah Tunggal Penerbit Sertifikat Halal
Ketua Koordinator Harian MUI, KH Ma'ruf Amin di kantor MUI pusat di Jakarta, Sabtu (16/2), menyatakan, sebaiknya penentu sertifikasi produk halal tidak diserahkan kepada lembaga lain karena berpotensi menimbulkan perpecahan umat. "Masalah jaminan produk halal dapat berpotensi memecah belah umat bila pelaksanaannya ditangani oleh beberapa lembaga atau organisasi lain," katanya.
Baca selengkapnya »Anggota DPR Akomodasi Sikap NU dan Muhammadiyah Soal RUU JPH
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan DPR RI, khususnya Komisi VIII DPR RI bisa mengakomodasi sikap Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal itu dikatakan oleh Khatibul di Jakarta, Sabtu, terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi VIII DPR RI.
Baca selengkapnya »