Persoalan halal dan haram menurutnya bukan menjadi fokus pihaknya. "Itu urusan Kementerian Agama,"
Baca selengkapnya »PKB: Jaminan Halal Harus Libatkan Ormas Islam
Jaminan halal sangat berkaitan dengan khazanah keislaman, yaitu Fiqih dan Ushul Fiqih. “Ulama yang ada dalam Ormas Islam sudah menguasai itu semua,”
Baca selengkapnya »RUU JPH Tidak Hilangkan Peran MUI
Nantinya peran pokok penentuan sertifikasi halal tersebut akan berada di pemerintah. Sedangkan, MUI terlibat sebagai lembaga pemberi fatwa atas halal atau tidaknya sebuah produk.
Baca selengkapnya »MUI: Menkes Tak Tahu Hukum Islam
Sikap Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang meminta vaksin dan obat tidak dimasukkan dalam RUU JPH kurang tepat
Baca selengkapnya »Menkes: Halal Haram Urusan Agama, Obat-Obatan Tunda Dulu Deh
Kemenkes belum memiliki kesiapan dam infrastruktur yang memadai untuk membedah obat-obatan termasuk kategori halal atau tidak.
Baca selengkapnya »RUU Jaminan Produk Halal, DPR: Buntu di Masalah Kewenangan
Kendala terbesar, ujar dia, adalah keinginan Pemerintah untuk mendapatkan kewenangan penuh dalam pengaturan dan pemberian sertifikasi halal sebagaimana diusulkan dalam RUU.
Baca selengkapnya »Industri Makanan dan Minuman Tolak RUU Halal
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Franky Sibarani mengatakan tidak setuju apabila labelisasi halal diterapkan di negeri ini.
Baca selengkapnya »Temui SBY, MUI Minta RUU Miras, RUU JPH, dan RUU Kerukunan Umat Beragama Disetujui
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor presiden, Istana Negara Jakarta, Rabu (3/4/2013). Ketua MUI Ma'ruf Amin yang didampingi sembilan pimpinan MUI lainnya mengatakan, selama pemerintahan SBY, sejumlah UU telah disahkan. Seperti UU Perbankan Syariah, UU Pornografi hingga SKB 3 Menteri terkait Ahmadiyah.
Baca selengkapnya »Marwan Ja’far: Jangan Monopoli Sertifikasi Halal
"Ini penting agar pengusaha kecil juga mendapatkan sertifikasi halal," jelas Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja'far, di Jakarta, Selasa (26/2). Ormas seperti PBNU, menurutnya, mampu melakukan sertifikasi halal terhadap sebuah produk pangan. Menurutnya, PBNU memiliki kualitas SDM yang mumpuni, sehingga tidak diragukan untuk memberikan jaminan halal.
Baca selengkapnya »MUI: “Pemerintah Cenderung Ingin Pisahkan Ulama dengan Auditor Sertifikasi Halal”
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan menilai pemerintah berupaya memisahkan ulama dengan auditor sertifikasi halal melalui pembahasan RUU Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam pembahasan tersebut, pemerintah seakan ingin membentuk lembaga baru yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi halal.
Baca selengkapnya »