Topic Archives: Pemilu 2014

Ketua Umum PP Muhamadiyah, Din Syamsudin menyatakan bahwa banyaknya partai politik yang tidak lolos akan menimbulkan kegaduhan politik. “Itu akan sangat mungkin,” tegas Din kepada wartawan, di gedung parlemen di Jakarta, Selasa (8/1).

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan sebanyak 10 partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum tahun 2014. Komisi tersebut mengambil keputusan setelah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2014 di kantor KPU Jakarta pada Senin malam hingga Selasa dini hari.

Partai Golkar tidak akan mengikuti langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melarang anggota keluarga pejabat publik maju sebagai calon legislatif (Caleg). Partai Golkar akan mengutamakan kader yang memiliki elektabilitas tinggi untuk diusung menjadi caleg.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya mengetatkan pemilihan calon anggota legislatif untuk pemilu 2014. Menurut Hidayat, PKS juga memandang pentingnya moralitas dari seorang yang akan diusung menjadi caleg.

Seperti diketahui, Majelis Syuro PKS dalam sidang Majelis Syuro ke VII, akhir pekan kemarin di Lembang, memutuskan larangan istri maupun suami pejabat publik mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2014. Partai Hanura memiliki strategi sendiri-sendiri untuk memenangkan pemilihan umum 2014 nanti. "Masing-masing partai punya strategi sendiri," ujarnya, kepada wartawan, di gedung parlemen di Jakarta, Senin (7/1).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya melarang istri maupun suami pejabat publik mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2014. Hal itu menjadi keputusan dalam sidang Majelis Syuro ke VII, di Lembang, akhir pekan kemarin.

"Tidak ada satu pun anggota kami yang didaftarkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) dipungut biaya sepeserpun," tegas Luthfi Hasan Ishaaq, Minggu (6/1/2012) di Ruang Pertemuan Hotel Nusantara, Bandar Lampung.

Pengamat politik Ray Rangkuti mendukung kebijakan Partai Keadilan Sejahtera yang melarang istri pejabat menjadi calon anggota legislatif dalam pemiilihan umum 2014. Menurut Ray, kebijakan PKS itu progressif karena sebenarnya masalah ini sudah lama menjadi perhatian.

Selain itu PKS juga memutuskan untuk tidak mencalegkan pasangan suami istri sekaligus. "Jika suami sudah dicalegkan maka sang istri tidak boleh dicalegkan," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Sebagai tahun politik, maka kegaduhan politik di tahun 2013 sulit dihindari. Apalagi pasti banyak akrobat politik yang dimainkan untuk tujuan kepentingan politis, termasuk juga termasuk persoalan reshuffle.