Topic Archives: Pemblokiran Situs Islam

Pemblokiran 19 situs media Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi menuai kritik keras dari para pengguna media sosial melalui tagar #KembalikanMediaIslam, sebagaimana dilansir BBC Indonesia (31/3/2015).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir 19 situs Islam radikal. Adapun, Kemenkominfo mengaku sudah memblokir tiga situs Islam radikal. Alhasil, ada 22 situs yang masuk daftar blokir dengan alasan pemberitaannya mendukung berdirinya ISIS.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai pemerintah tidak bisa secara sepihak memblokir sejumlah situs web yang dianggap bermuatan paham radikalisme. Menurut dia, pemblokiran situs web tersebut harus melalui putusan pengadilan negeri, sebagaimana dilansir Kompas (31/3/2015).

Pemblokiran situs Islam oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dianggap radikal menjadi blunder bagi lembaga antiteroris tersebut. "Jangan buat tafsir seenaknya," ujar Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebagaimana dilansir RoL pada Selasa (31/3/2015).

Mustofa mengatakan penutupan situs-situs media islam tersebut cenderung bertujuan memberangus sumber berita serta kajian ilmu agama Islam, daripada mencegah radikalisme dan terorisme.

Kebebasan informasi dan kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Rencana pemblokiran jangan sampai mencoreng konstitusi itu sendiri.

Media-media Islam yang disebutkan telah diberlakukan pemblokiran justru selama ini menentang paham radikalisme ISIS.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta maaf atas sebuah postingan dari akun Twitter @Kemenag_RI yang secara sepihak mengajak kepada netizen agar berhati-hati dalam akses situs yang terindikasi memuat paham radikal. Pernyataan Lukman Hakim tersebut dimuat pada akun twitternya, @lukmansaifuddin, Senin malam (30/3/2015).

“Jangan sampai ada situs yang tidak ada kaitannya dengan paham radikal ikut-ikutan diblokir secara serampangan”, ujar Anggota Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq. Kemkominfo harus kaji betul permintaan BNPT dan menverifikasinya. “Jika ternyata pemblokiran ini tidak didasari kajian obyektif dan valid maka menunjukkan kepanikan, kelemahan, dan phobia berlebihan”, tambah Mahfudz. (dakwatuna/hd