dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Rencana pemerintah akan memblokir 19 situs menuai protes keras dari masyarakat. Pemerintah seharusnya bisa bersikap lebih bijak dalam bertindak dan senantiasa berpijak pada undang-undang yang berlaku. Demikian disampaikan Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, Senin (30/3/15) di Jakarta.
“Rencana pemerintah untuk memblokir 19 situs musti dilakukan dengan bijak serta sesuai perundang-undangan. Jangan sampai tindakan gegabah pemerintah malah menyuburkan radikalisme. Kan dengan tindakan memblokir situs begitu bisa malah membuat kalangan yang anti demokrasi bisa semakin anarkis. Ini tentunya bukan tujuan pemblokiran toh? Negara yang baik adalah negara yang membimbing dan mengayomi warga negaranya, bukan malah membuat sebagian warga negaranya semakin radikal.” tegas Sukamta.
Legislator dari FPKS ini juga menambahkan bahwa kebebasan informasi dan kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Rencana pemblokiran jangan sampai mencoreng konstitusi itu sendiri.
“Apa dasar hukumnya pemblokiran situs? Kebebasan berpendapat sudah mendapat tempat di negeri ini?” lanjutnya.
Sukamta juga meminta agar Kemenkominfo segera melibatkan ormas-ormas Islam dan MUI dan membentuk panitia panel yang akan menyeleksi situs-situs tersebut.
“Saya harap Kementerian Komunikasi dan Informatika segera membentuk panitia panel yang terdiri dari di antaranya ormas-ormasi Islam dan Majelis Ulama Indonesia. Dari panel itu nanti bisa diverifikasi situs mana yang layak untuk diblokir dan mana yang tidak. Jangan sampai isu sudah bergulir lalu menjadi pro kontra di masyarakat yang pada akhirnya malah melupakan permasalahan bangsa yang lain seperti kenaikan BBM, dst,” tutup Sukamta. (sbb/dakwatuna)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Saiful Bahri
