Asuransi syariah harus dibuatkan undang-undang tersendiri karena memiliki prinsip yang berbeda dengan asuransi konvensional, kata Wakil Ketua Badan Pengurus Indonesian Senior Executive Association (ISEA) Sri Hadiah Watie.
Baca selengkapnya »UU Langgar Konstitusi Karena Ada Transaksi
"Memang tidak profesional dalam membuat UU. Ada perkembangan situasi, ketika dibuat dirasa benar. Tapi dalam perjalanan ternyata melanggar konstitusi," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam diskusi "Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM tahun 2012" di kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
Baca selengkapnya »Bakso Oplos Babi, Wamenag: Kita Butuh UU Jaminan Produk Halal
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar angkat bicara soal temuan bakso oplosan daging babi yang akhir-akhir ini membuat resah masyarakat. Dia berharap agar RUU Jaminan Produk Halal bisa segera dirampungkan oleh DPR. "Selama ini kasus seperti ini yang tangani MUI, tapi dia tidak punya power untuk menindak. Kalau UU (Jaminan Produk Halal) ini ada, keterlibatan pemerintah akan langsung. Saya kira tidak akan ada yang berani main-main," kata Nasaruddin.
Baca selengkapnya »Kokohkan Diri, Malaysia Segera Miliki UU Perbankan Syariah Baru
Malaysia mengumumkan dalam tahap akhir menuju penerapan undang-undang baru yang mengatur perbankan syariah dan produk takaful. Pernyataan itu disampaikan oleh gubernur bank sentral negara itu, Rabu (19/12). Undang-undang baru itu akan memberi dasar hukum lebih kuat dalam instrumen-instrumen kontrak yang dibuat institusi keuangan.
Baca selengkapnya »Hidayat Nur Wahid: Miras Gerogoti Bangsa, Perlu Diatur UU
Maraknya peredaran minuman keras alias miras meresahkan bangsa. Bahkan telah menggerogoti generasi muda. Untuk itu peredaran miras perlu diatur dalam undang-undang. "RUU Miras itu diperlukan. Kita lihat nanti bagaimana isi RUU itu. Karena maraknya miras menggeroti kita. Nanti kita lihat saja prinsipnya bagaimana," ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/12/2012).
Baca selengkapnya »PPP Bertekad Realisasikan UU Miras
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi menginisiasi lahirnya Undang-undang Minuman Keras (Miras). Draft RUU Miras ini telah disepakati di rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagai RUU Pengaturan Minuman Beralkohol, untuk diambil persetujuan dalam sidang paripurna DPR agar masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013.
Baca selengkapnya »Hermanto: Usulkan Impor Daging, Kemendag Abaikan UU Pangan
Usulan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan impor daging sebanyak 105.000 ton dinilai mengabaikan keberadaan UU Pangan yang baru saja disahkan oleh DPR. Padahal semangat UU Pangan ini adalah adanya kedaulatan, kemandirian, ketahanan dan keemanan pangan. Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto di Jakarta, Senin (10/12).
Baca selengkapnya »FoZ Sulsel: Banyak Lembaga Zakat Terancam Tutup Setelah Diterapkannya UU Zakat
Forum Zakat (FoZ) Wilayah Sulawesi Selatan menyebut banyak Amil Zakat atau lembaga-lembaga pemungut zakat akan dipaksa tutup. Hal itu menyusul diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat.
Baca selengkapnya »Ormas Islam Diminta Terus Berikan Dukungan Agar Ekonomi Indonesia Tidak Tergantung Asing
Salah satu penggugat UU Migas, KH Hasyim Muzadi berharap ormas-ormas Islam di Indonesia terus memberikan dukungan untuk memberikan kesadaran kepada umat tentang pentingnya mengembalikan Indonesia untuk Indonesia. "Penyelamatan sementara pasti perlu yakni rasa aman para investor, tetapi lebih penting lagi langkah kedepan bagaimana ekonomi Indonesia tidak tergantung asing, karena hal ini tidak hanya urusan pemerintah tetapi seluruh bangsa," jelasnya.
Baca selengkapnya »Menangi Gugatan UU Migas, PP Muhammadiyah dan Ormas Islam akan Gugat UU Minerba
Sidang judicial review atas Undang-undang Migas 22/2001 yang berlangsung hari ini (Selasa, 13/10) menyatakan bahwa BP Migas dan Kontrak Kerjasama Migas adalah inkonstitusional. Artinya, fungsi perizinan migas harus dikembalikan ke pemerintah, dan pasal-pasal yang melemahkan pemerintah harus diganti dengan perizinan dan konsensi.
Baca selengkapnya »