Arsip Kata Kunci: ulama

Beragam pendapat terus bergulir terkait rencana pemberian sertifikasi terhadap ulama yang dicetuskan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT). Menurut Sekjen MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia), Ustaz Bachtiar Nasir, ulama harus melakukan sertifikasi, seleksi, dan monitoring.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Indra, mensinyalir ada upaya sistematis yang terus menerus mengidentikkan terorisme dengan Islam, pesantren, aktivis Islam dan simbol-simbol Islam. Padahal, tindakan terorisme sebagai bentuk tindakan teror bisa dilakukan oleh siapa saja dan agama apapun.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbai membantah akan melakukan sertifikasi kepada para ulama. Dia juga membantah ulama dan masyarakat dijadikan intelijen dalam pemberantasan terorisme. "Sertifikasi ulama itu keliru. Maksudnya itu di salah satu seminar mengambil contoh seperti di Singapura itu ada sertifikasi ulama, bukan kami menyertifikasi ulama," kata Ansyad di Jakarta, Senin (10/9).

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab menyesalkan wacana dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengenai sertifikasi terhadap ulama. "Ada pun Usulan Sosiolog UNAS Nia Elvina dan Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris tentang perlunya sertifikasi ulama dengan motivasi deradikalisasi agama Islam adalah penghinaan terhadap ulama, bahkan penistaan terhadap agama Islam," kata Habiq Rizieq, Minggu (9/9/2012).

Ide Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mensertifikasi dai dan ustad sebagai upaya menanggulangi aksi terorisme mendapat tentangan keras dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU berargumen, gelar kiai atau ustadz bukan pemberian pemerintah, sehingga tidak dibutuhkan langkah sertifikasi untuk melihat nasionalisme penyandangnya.

Untuk mencegah maraknya paham radikal di masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) usul perlu ada sertifikasi ulama. Namun, Majelis Ulama Indonesia tidak setuju dengan wacana ini. Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin menegaskan predikat ulama didapat dari pengakuan masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika diakui masyarakat.

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama akan membahas berbagai persoalan aktual dari sudut hukum agama, di antaranya hukum tentang kewajiban membayar pajak. "Hukum kewajiban membayar pajak ini kita angkat terkait adanya fakta terjadinya korupsi besar-besaran di sektor pajak. Apakah kita tetap wajib membayar atau tidak," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat berbincang dengan kalangan pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa malam.

Wakil Presiden Boediono direncanakan membuka kegiatan Ijtima ulama yang melibatkan 33 negara dari ASEAN dan Timur Tengah di komplek pondok pesantren Cipasung, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (29/6). "Sebelumnya direncanakan dibuka oleh bapak Presiden, tetapi karena alasan tertentu batal dan diganti oleh Wapres," kata Wakil Sekretaris Panitia Ijtima Ulama daerah, Tatang Sunarya kepada wartawan, Kamis.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia diagendakan pada 29 Juni sampai 2 Juli 2012 di Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat. Ijtima Ulama keempat ini dihadiri pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan lembaga fatwa ormas Islam Tingkat Pusat, pimpinan pondok pesantren, pimpinan fakultas syari’ah dan hukum PTAI, dan para cendekiawan yang berjumlah 750 orang. Acara ini juga dihadiri delegasi luar negeri.

Pakar Hadist Dr. H. Daud Rasyid MA berharap para tokoh agama, masyarakat, dan alim ulama dapat mengembalikan citra Langkat, sebagai daerah yang banyak melahirkan ulama besar, seperti Tuan Guru Babussalam. "Langkat sangat dikenal dahulu sebagai daerah yang melahirkan sejumlah ulama, kini diharapkan mampu mengembalikan citra tersebut," katanya di Stabat, Senin.