Arsip Kata Kunci: ulama

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menunjuk kadernya, Hidayat Nurwahid, untuk maju memimpin Jakarta. Namun dukungan politik tidak cukup. Restu warga Jakarta tetap diperlukan. Untuk itu, pasangan Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini terus meminta restu dari berbagai kalangan, termasuk kalangan ulama dan habaib. Hidayat bersilaturahmi dengan forum dan habaib di DKI Jakarta, diantaranya Al-Irsyad, Rabithat Alawiyah, Y.W Said Naum, Jamaat Khair,  R Aljazira dan Front Pembela Islam (FPI). Pertemuan itu berlangsung hangat di rumah salah seorang habib di bilangan Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu (26/5/2012).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender dikritisi sejumlah ulama di Bandar Lampung. RUU itu dinilai berpotensi bertentangan dengan syariat Islam. Hal itu diungkapkan sejumlah ulama dari berbagai kabupaten/kota di Lampung dalam acara silaturahmi para ulama dengan Anggota DPR KH Abdul Hakim, anggota DPD RI Ahmad Jajuli, dan anggota DPRD Provinsi Lampung di Aula Kanwil Kementrian Agama Provinsi Lampung, Kamis (19/4/2012).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan meminta umat muslim tidak turut merayakan hari Valentine's Day pada 14 Februari mendatang. Alasannya, perayaan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. “Kita boleh menghormati produk budaya di luar Islam. Tetapi kita juga harus komitmen dan konsisten terhadap ajaran Islam, karena itu kita harus tahu dan mengerti dalam memilih budaya yang sesuai dengan ajaran Islam,” kata Ketua MUI Sumsel H. Sodikun kepada pers di Palembang, Kamis (09/02/2012).

Sekelompok ulama Islam di Kanada mengeluarkan fatwa yang melarang pembunuhan yang beralasan kehormatan atau honour killing di negara tersebut. Fatwa ini dikeluarkan sepekan setelah tiga orang anggota keluarga asal Afghanistan yang berada di negara itu didakwa bersalah melakukan empat pembunuhan dengan alasan honour killing. Kanada sempat dihebohkan dengan hal ini.

Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW-NU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, mengimbau kaum muslimin tidak merayakan "Valentine's Day" atau Hari Kasih Sayang yang jatuh pada Selasa 14 Februari 2012 mendatang. “Setiap tahunnya kita selalu meminta dan melarang masyarakat tidak merayakan Valentine. Itu bukan budaya Islam,” kata Tgk H Faisal Ali, Minggu (5/2).

Akhir-akhir ini semakin dirasakan kondisi kemerosotan moral ditengah masyarakat. Hal ini terlihat dengan maraknya tindak kejahatan dan tindakan tidak terpuji ditengah-tengah masyarakat. Maraknya praktik korupsi, kolusi, suap, perjudian, miras, narkoba, perzinaan, perselingkuhan, pornografi dan pornoaksi yang kesemuanya merupakan buah dari budaya materialistik dan hedonistik yang melanda masyarakat kita.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan, Madura, melakukan koordinasi dengan ulama di tiga kabupaten lain di Madura sebagai tindak lanjut dari seruan moral yang disampaikan sebelumnya dalam praktik penyiksaan karapan sapi. Ketua MUI Pamekasan, KH Ali Rahbini Abdul Latief, Senin (24/10), menyatakan praktik penyiksaan dalam pelaksanaan karapan sapi sangat memprihatinkan dan terkesan mempertontonkan perbuatan penganiayaan hewan kepada masyarakat luas.

Ulama al-Azhar Mesir menyetujui Fatwa yang dikeluarkan salah seorang Ulama Saudi, Muhamamd bin Salih, yang memfatwakan keharusan bersuci sebelum menyentuh, apalagi membaca al-Quran elektronik yang ada di ponsel. Ulama berpendapat menyentuh al-Quran elektronik sama saja dengan menyentuh al-Quran berupa mushaf yang dicetak.

Sejumlah ulama konservatif mengancam akan menggugat astronom dan ilmuwan Arab Saudi bernama Khaled Al-Zaaq yang meragukan kesaksian warga yang melihat bulan sabit Syawal terlihat pada 29 Ramadan 29 (29 Agustus). Setelah mengonfirmasi kebenaran dari kesaksian orang-orang, komite hilal Arab Saudi menyatakan akhir bulan puasa Ramadan dan menandai munculnya Idul Fitri pada hari berikutnya (Selasa, 30/8).

PKS, salah satu partai koalisi pendukung pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lantas meminta pemerintah untuk menempatkan ulama secara bijak dalam menghadapi persoalan bangsa. “Ulama diperlukan untuk memberi masukan bagi substansi kebijakan pemerintah, tapi pemerintah harus bertanggung jawab penuh untuk kebijakan yang akan mereka ambil,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, Rabu 29 Juni 2011.