Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Ahmad Sobiq, mengusulkan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa haram bagi 'Money Politic'. Fatwa haram tersebut ia nilai akan membantu meminimalisir budaya money politic, terutama menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Sebab peran agama dibutuhkan menangkal budaya money politic.
Baca selengkapnya »MUI: Pemberi & Penerima dalam Money Politic Sama-sama Berdosa
"Yang memberi dan menerina itu salah dan berdosa. Karena orang yang memilih yang memberi uang, bukan yang baik, sehingga orang tersebut memilih tidak pada orang yang seharusnya dipilih," kata Ketua Bidang Fatwa MUI Ma'ruf Amin di ruangan kantornya, Jl Proklamasi, Sabtu (16/2/2013)
Baca selengkapnya »