Arsip Kata Kunci: MHP

Pemimpin Partai Gerakan Nasional (MHP), Devlet Bahçeli, menyatakan kesiapan partainya mendukung penerapan kembali hukuman mati pasca kudeta, jika AKP sebagai partai penguasa memutuskan hal itu, Selasa (19/07/2016) kemarin.

Ketua komisi penyelenggara pemilu di Turki, Sadi Güven, Kamis (12/11/2015) hari ini, telah mengumumkan hasil resmi pemilu legislatif dini yang dilakukan pada tanggal 1 November yang lalu.

Pemungutan suara dalam pemilu dini di Turki, Ahad (1/11/2015) kemarin, memberikan tambahan kursi parlemen kepada Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Jumlah kursi bertambah dari 258 pada pemilu bulan Juni menjadi 317 pada pemilu kemarin.

Wakil ketua partai gerakan nasional (MHP), Samih Yalcin, Selasa (4/8/2015) kemarin, mengatakan bahwa partainya siap mendukung AKP dalam membentuk kabinet.

AKP memberikan beberapa syarat koalisi, di antaranya tidak mengutak-atik prinsip dan prestasi AKP yang telah diraih selama 13 tahun memimpin Turki. Syarat ini dikuatkan dengan sebuah slogan bernada ancaman, yaitu “Berkoalisi dengan terhormat, atau pemilu dini.”

Begitu usai pelaksanaan pemilu legislatif 7 Juni lalu, yang menampakkan merosotnya perolehan partai berkuasa (AKP), hampir semua partai oposisi menyatakan tidak akan mau berkoalisi dengan AKP membentuk kabinet yang baru.

Pemilu Turki cukup menegangkan, namun ketegangan itu ternyata bertambah saat diketahui hasil perolehan masing-masing partai. Saat tidak ada satu pun partai yang bisa membentuk kabinetnya sendiri, solusinya adalah kabinet koalisi. Pengaruh dan tekanan kepentingan akan sangat dominan dalam proses ini.

Pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Ahmet Davutoglu, menanggapi perkembangan politik yang makin memanas menjelang pemilu legislatif 7 Juni mendatang. Seperti diberitakan Turkey Post, Kamis (4/5/2015) kemarin.

Karena AKP mendapatkan dua pertiga jumlah kursi di parlemen, maka perdana menteri sekarang, Ahmet Davutoglu akan mendapatkan kebebasan dalam membentuk kabinetnya yang baru sendirian. Fraksi AKP juga akan mendapatkan jalan mulus untuk mengubah konstitusi untuk Republik Turki yang baru, terutama tentang sistem pemerintahan presidensil.