Arsip Kata Kunci: larang

"Khitan perempuan menurut ajaran Islam hukumnya khilaf antara wajib, makrumah dan sunnah sesuai fatwa MUI," kata Ketua MUI Pusat, KH Ma'ruf Amin di gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2013)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati pelarangan iklan partai politik dalam bentuk apapun di media penyiaran setelah ditetapkannya partai-partai peserta pemilu 2014 hingga 15 Maret 2014. Hal tersebut disampaikan Idy Muzayyad, Komisioner KPI Pusat usai membicarakan nota kesepahaman antara KPI dan KPU di kantor KPU, Jakarta (17/1).

Melangsungkan akad nikah di masjid termasuk pilihan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, selain mereka melakukan di rumahnya, kantor KUA, atau tempat apa saja yang baik-baik. Di sebutkan bahwa akad nikah di masjid secara khusus tidak memiliki dasar dalam Al Quran, As Sunnah yang shahih, dan perilaku para sahabat, dan generasi setelah mereka.

Terkadang kita merasa puas dengan keterjagaan kita, terkadang ada rasa bangga di diri karena kita bisa selalu dekat dengan-Nya, kita bisa selalu terjaga dari hal-hal yang dilarang Allah, hingga kita merasa semuanya kita peroleh hanya karena jerih payah dan usaha yang telah kita lakukan. Kita meyakini, keterjagaan itu adalah buah dari ibadah yang selalu kita lakukan.

Seperti diketahui, Majelis Syuro PKS dalam sidang Majelis Syuro ke VII, akhir pekan kemarin di Lembang, memutuskan larangan istri maupun suami pejabat publik mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2014. Partai Hanura memiliki strategi sendiri-sendiri untuk memenangkan pemilihan umum 2014 nanti. "Masing-masing partai punya strategi sendiri," ujarnya, kepada wartawan, di gedung parlemen di Jakarta, Senin (7/1).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya melarang istri maupun suami pejabat publik mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2014. Hal itu menjadi keputusan dalam sidang Majelis Syuro ke VII, di Lembang, akhir pekan kemarin.

Pengamat politik Ray Rangkuti mendukung kebijakan Partai Keadilan Sejahtera yang melarang istri pejabat menjadi calon anggota legislatif dalam pemiilihan umum 2014. Menurut Ray, kebijakan PKS itu progressif karena sebenarnya masalah ini sudah lama menjadi perhatian.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Ahmad Jabir menilai larangan penggunaan APBD untuk madrasah merupakan kebijakan yang 'aneh'. Menurut dia, kebijakan ini perlu dievaluasi kembali karena dampaknya pada masyarakat. Terlebih, Jawa Timur merupakan basis terbanyak madrasah di Indonesia.

Universitas Darul Uloom Deoband India mengeluarkan fatwa baru yang melarang penggunaan ponsel multimedia di kampus. Fatwa ini dikeluarkan guna mencegah penyalahgunaan ponsel multimedia untuk tujuan yang tidak dapat diterima secara moral.

Menurutnya, saat ini ribuan warga Perancis 'dipaksa' memakan beragam produk halal tanpa disadari karena banyaknya makanan imigran Muslim yang ada di sana. "Hal ini, melanggar hukum sekulerisme yang menjadi dasar negara Perancis," ujar anggota parlemen Eropa Marine Le Pen, seperti dikutip dari Aljazeera, Rabu (26/12).