Arsip Kata Kunci: Indra

Adab berbicara: sebaiknya segala apapun yang keluar itu bermakna. Diamnya seraya berdzikir sedang ucapanya mencerminkan kebenaran dan keteladanan.

asal itu bersifat bias dan multitafsir. “Pasal itu berpotensi represif, seharusnya dicoret saja

Komite Etik harus bekerja secara independen dan profesional.

"Terkait persoalan azas, FPKS konsisten untuk menegakkan konstitusi, pasal 28 UUD'45. Kita terkait dengan norma kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Azas tunggal tidak sesuai dengan konstitusi kita dan tidak sejalan dengan semangat reformasi," jelas anggota FPKS Indra dalam keterangannya, Selasa (19/3/2013).

"Bukti catatan Yulianis atau pembukuan Group Permai merupakan bukti pendukung atau petunjuk untuk KPK melakukan pengusutan dan penelusuran lebih lanjut atas dugaan Ibas menerima gratifikasi atau suap," kata Anggota Komisi III (Komisi Hukum) DPR RI, Indra, Selasa (19/3/2013).

Politisi PKS, Indra menilai, kemenangan Aher di Jabar dan Gatot di Sumut sebagai skenario dan kehendak Allah SWT. "Kami hanya berusaha seoptimal mungkin," katanya di Jakarta, Kamis (7/3). Usaha itu, lanjut dia, antara lain memilih figur atau kader terbaik yang akan dicalonkan. Kemudian, solidnya kader dan jajaran pengurus PKS di semua jenjang dan lini. Serta tim sukses yang tangguh dan bekerja secara optimal.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra mengatakan, kebocoran sprindik Anas seolah menggambarkan adanya kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya diintervensi.

Presiden, ujar Indra, merupakan pejabat publik yang harus mengedepankan kepentingan rakyat dan negara. Sebab rakyat menggaji presiden dengan membayar pajak. “Seorang presiden seharusnya tidak menjadi pengurus partai sebab ia harus totalitas bekerja untuk rakyat, tidak terkotak pada partai,” katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (26/2).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak profesional. Indikatornya, adanya kebocoran draft surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum di kasus Hambalang. Dikhawatirkan, hal ini akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Suswono pantas kaget karena dari berita yang dibacanya menyebut salah satu yang ditangkap penyidik KPK adalah sopir Menteri Pertanian, yang tidak lain dirinya sendiri. Namun, setelah Suswono mengonfirmasi langsung ke KPK, ternyata bukan sopir dirinya.