dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
Untuk mewujudkan pilkada yang bersih, bermartabat, dan lancar, serta mendapatkan kepala daerah yang terbaik, maka dibutuhkan pertimbangan yang matang untuk menyusun Undang-Undang Pilkada. Jangan hanya karena alasan melanggar HAM lalu Undang-Undang Pilkada dibuat selonggar-longgarnya, karena HAM seseorang pun dapat dibatasi dengan dua hal, yaitu aturan publik dan HAM orang lain. Maka dari itu, jernihlah dalam merenung, logislah dalam berpikir, dan tegaslah dalam menegakkan aturan, maka insya Allah akan terpilih pemimpin yang berkualitas.
Baca selengkapnya »Dilema Mantan Napi Jadi Pemimpin
