Home / Berita / Nasional / Pemerintah Wacanakan Perppu Pemilu, HNW: Itu Kontraproduktif

Pemerintah Wacanakan Perppu Pemilu, HNW: Itu Kontraproduktif

dakwatuna.com-JAKARTA. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyesalkan wacana pemerintah yang akan menarik diri dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu kalau terjadi deadlock antarfraksi-fraksi di DPR. Hidayat menilai, pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo justru kontra produktif dengan semangat penyelesaian RUU Pemilu segera.

“Selama ini DPR yang selalu dituduh menghambat. Ketika pemerintah sikapnya seperti ini itu justru mewujudkan bahwa bukan DPR yang menghambat,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).

Menurut dia, jika pemerintah melakukan sikap itu maka bakal terjadi kekosongan hukum. Akibatnya, tidak jelas aturan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu 2019.

Dia berpendapatan wacana menggunakan UU Pemilu lama juga sudah tidak relevan. Sebab, mengingat UU Pemilu lama tidak mengatur soal keserentakan pemilu.

Selain itu, dia menilai, opsi penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) juga dinilai tidak menyelesaikan persoalan. “Karena porsinya beda,” kata Hidayat.

Hidayat menyebutkan perbedaan-perbedaan itu seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada penyelenggaraan sebelumnya tidak bersamaan. Pada 2019, Pilpres dan Pileg harus serentak.

“Jadi punya dampak yang banyak. Termasuk ada provinsi baru, Kalimantan utara. Kalau pakai UU yang lama, mereka enggak ada wakilnya jadi bertentangan dengan prinsip pemilu,” ujar Hidayat.

Karenanya, Wakil Ketua MPR itu berharap pemerintah tidak melanjutkan hal tersebut. Ia justru mengharapkan baik pemerintah maupun DPR mencari jalan keluar dari lima poin yang hingga kini belum disepakati, di antaraya terkait ambang batas pengajuan presiden atau presidential threshold.

Menurut Hidayat, PKS siap berkompromi terhadap besaran angka presidential threshold demi mencapai titik temu di lima poin krusial tersebut.

“Secara prinsip PKS siap, mau 20 persen siap, 0 persen siap, 4 persen siap. Kami siap saja karenanya kita harap dan kalau ada opsi molor semoga opsi molor itu bukan untuk pemerintah mutung lagi,” ujar Hidayat. Dilansir republika.co.id

Redaktur: Samuri Smart

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Asal Sulawesi Tenggara, hobi mencatat segala inspirasi

Lihat Juga

Rencana Pemindahan Ibu Kota Baru Dibahas Internal Bappenas

Figure
Organization