dakwatuna.com – Jakarta. Maraknya tuntutan agar Polri membolehkan penggunaan jilbab bagi Polwan saat menjalankan tugas akhirnya mendapat respon dari Mabes Polri.
Mabes Polri mengaku sulit untuk mengubah peraturan kapolri (Perkap) yang mengatur soal seragam anggota Polri termasuk polisi wanita (Polwan). Terlebih, jika memperbolehkan jilbab untuk digunakan sebagai pakaian tambahan Polwan.
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Agus Rianto menjelaskan, penambahan jilbab jika diberlakukan akan berdampak umum. Sehingga Polri harus menambah kocek tambahan. “Karena kalau pakaian (jilbab) itu dibagikan berarti anggaran nya lain lagi,” ujarnya.
Kontan saja alasan Mabes Polri tidak memperbolehkan polisi wanita (Polwan) untuk mengenakan jilbab karena anggaran ini mendapat respons masyarakat.
Di dunia maya, banyak tweeps berkicau soal pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Agus Rianto tersebut.
Seperti pemilik akun @ea_vw bernama Vera merespons alasan tersebut dengan kicauan singkat, “Ikut urunan,” ujarnya.
Trainer Muslim yang juga seorang mualaf, Felix Siauw dalam akun @felixsiauw, menjelaskan, personel Polwan yang tercatat pada 2011 adalah 14.012 sangat kecil jika dibandingkan jumlah keseluruhan personel Polri yang mencapai 387.470 orang.
Sehingga, nilai yang dibutuhkan Polri untuk anggaran jilbab pun cukup kecil. “Hanya perlu 1,4 M-an aja kok,”ujarnya. Dia menambahkan, pada 2012, anggaran Polri bahkan tercatat 34,4 triliun. “Masak 1,4 M aja nggak bisa disisihkan? kalo nggak ada beneran kita mau kok urunan,”ujarnya.
Kita menunggu respon positif dari Polri atas tuntutan masyarakat ini, jangan hanya karena masalah anggaran maka hak azasi seseorang dikungkung. (sbb/rol)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai: