dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf menyatakan kemungkinan besar pesawat intai Israel dapat membocorkan rahasia negara karena tradisi intel Israel yang sering mencuri rahasia negara lain dengan berbagai teknologi yang dimilikinya. Untuk itu, Pemerintah diminta untuk menggunakan pesawat intai buatan dalam negeri.
“Kerahasiahan data negara itu sangat penting. Kita tidak tahu jika Israel memasang alat penyadap di pesawat intai tersebut yang bisa mentransfer rahasia penting negara kita ke Israel,” kata Muzzammil di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (14/2).
Menurut Muzzammil, Israel memiliki tradisi melanggar privasi sebuah negara dengan mencuri rahasia negara lain dengan cara penyadapan, sabotase, dan pemalsuan paspor. Hal ini sudah terbukti diberbagai kasus pembunuhan dan pencurian data dan identitas di negara lain.
“Sebagai contoh pemalsuan paspor untuk keperluan intelijen Israel yang digunakan untuk pembunuhan pemimpin Hamas, Mabhuh pada tahun 2000 yang telah melibatkan 26 intel Israel yang menggunakan paspor negara-negara maju seperti Inggris, Australia, Irlandia dan Perancis,” ungkap dia.
Dalam kasus lain, pembunuhan ilmuwan Nuklir Iran yang akhir-akhir ini terjadi diduga kuat dilakukan oleh intel Israel. Selain itu, imbuh dia, Israel juga diduga telah menyadap dan menyabotase pesawat komersial Mesir yang menyebabkan pesawat jatuh dan menewaskan puluhan prajurit Mesir yang dilatih di AS pada tahun 1999.
“Bukankah peristiwa tersebut harus menjadi pertimbangan Kemenhan dan TNI ketika membeli alutsista dari Israel? Jangan sampai rahasia negara kita menjadi korban kejahatan intel Israel di kemudian hari,” tegas Muzzammil.
Untuk itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini mendesak agar Kemenhan menggunakan pesawat intai produksi dalam negeri yang dibuat oleh anak bangsa seperti BPPT, PT DI atau industri strategis pertahanan lainnya.
“Selain keamanan datanya terjamin, sebagai bangsa kita akan bangga dengan alutsista buatan dalam negeri dan menjadikan industri strategis dalam negeri semakin mandiri,” ujarnya.
Menurut Muzzammil, hal ini akan menjadi catatan kami di Komisi I kepada Kemenhan jika pembelian alutsista dari Israel tetap dipaksakan tanpa persetujuan Komisi I.
“Dalam catatan saya, meskipun sudah dibeli, sebagian besar anggota Komisi I menolak kedatangan pesawat intai Israel tersebut selain karena kerahasiaan negara yang tidak terjamin juga terkait proses pembeliannya tidak transparan kepada Komisi I DPR,” tegas Muzzammil.
Sebelumnya, Wamenhan Syafrie Syamsuddin, mengatakan, pemesanan pembelian pesawat intai Israel buatan Israel Aerospace Industries (IAI) dilakukan dengan sistem pemesanan melalui perusahaan asal Filipina, Kital Philippine Corporation (KPC), pada tahun 2004 lalu.
Dalam prosesnya, setelah memesan dua tahun sebelumnya, Kemenhan kemudian menandatangani kontrak pemesanan pada tahun 2006 melalui perusahaan tersebut. Dimana pesawat sesuai kontrak pemesanan akan datang tahun 2012. Hanya saja, ia tidak menyebut secara tegas bulan apa pesawat itu datang, termasuk banyaknya pemesanan pesawat. (fas/jpnn)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai: