dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Kehadiran Pemerintah harusnya melayani masyarakat, segala kegiatan mendahulukan kepentingan masyarakat agar, masyarakat sehat, terdidik, bermoral dan sejahtera. Maka dedikasi moralitas biokrasi/aparatur pemerintah merupakan keharusan dalam menunjukan disiplin, kinerja keprofesionalan dalam memberikan pelayanan prima.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika memberikan sambutan dalam Sosialisasi Reformasi Biokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Senin pagi (19/12) di Padang. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI, Eko Prasojo, Sekretaris Daerah, DR. Ali Asmar, MPd, para Staf Ahli Gubernur, Asisten dan Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
Irwan Prayitno juga menyampaikan, selama ini birokrasi lebih menganut ajaran pemerintahan kolonial Hindia Belanda , yang dalam sejarahnya pemerintah minta dilayani oleh masyarakat. Seakan-akan jabatan adalah sebuah kekuasaan yang mesti dihormati dan disanjung-sanjung. Hal ini mungkin yang membuat kita melakukan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh, untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih.
Birokrasi dan penyelenggaraan ini merupakan uang rakyat, perlu perubahan mindset (pola pikir) para biokrasi untuk memberikan yang terbaik di negeri ini untuk kesejahteraan hidup masyarakat, yang lebih bermartabat.
Oleh karena itu jadi birokrat jangan berperilaku sombong, angkuh atau suka main-main hitungan dengan masyarakat dalam menjalan pekerjaan melayani masyarakat. Untuk semua itu para birokrat mesti memiliki komitmen dan konsistensi yang jelas dalam menjalankan program pembangunan, ajaknya.
Irwan prayitno juga menyampaikan dari hasil pemetaan potensi dan kompentensi Pegawai Sumbar baru mencapai 30 persen. Hal ini juga persoalan bagi penempatan kemampuan pegawai dalam tugas yang dijalani baru pada posisi 30-31 Persen, kondisi ini mesti kita pacu peningkatannya untuk mewujudkan pelayanan prima tersebut.
Tentu dengan proses tatalaksana, sistem pelayanan, disiplin, etika aparatur dan lain-lain yang tentu bermuara pada mewujudkan kepercayaan masyarakat, sehingga tercapai tingkat partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pembangunan di daerah ini.
Dalam bidang pelaporan keuangan kita tahun 2011 baru mendapat “ WDP”, target setidak-tidaknya dua tahun kedepan kita telah mampu mencapai “WTP”. Saat ini kita sedang membenahi sistem program pelaporan masing-masing unit kerja dan masing-masing program pokok, unkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Wamenpan, Eko Prasojo menyampaikan keynote speaker, tentang Reformasi Birokrasi Indonesia. Puncak acara adalah penandatangan Deklarasi Reformasi Birokrasi Pemprov. Sumbar yang berisikan:
Dengan ini, kami Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan:
1. Bersungguh-sungguh untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja tinggi
2. Bersungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan prima kepada pihak-pihak terkait dan
3. Bersungguh-sungguh untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme
Dengan demikian ikrar kami, sebagai pelaksana Reformasi Biokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Padang, 19 Desember 2011)
Deklarasi ini ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekdaprov, para Staf Ahli, Asisten, serta semua Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar. (ist)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(7 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
