dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Perdana Menteri (PM) Turki, Rajab Tayyib Erdogan kemarin (07/11.2009) mengumumkan bahwa Pemilu Parlemen yang akan digelar pada tahun 2011 nanti merupakan ajang partisipasinya yang terakhir dalam arena percaturan politik Turki.
Dalam sambutannya di muktamar tentang kebudayaan di Istanbul, Erdogan menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah keputusanya dan akan memberikan kesempatan ini kepada generasi berikutnya untuk mengemban amanah. Dalam kesempatan itu juga, Erdogan kembali menyatakan bahwa Pemilu Legislatif tahun 2011 yang akan berjalan selama empat tahun berikutnya adalah akhir interaksinya dengan kegiatan politik.
Pada hari Sabtu kemarin, Erdogan mengemukakan bahwa tidak ada alasan krusial untuk menyelenggarakan Pemilu sebelum tiba jadwal yang telah ditetapkan, yaitu tahun 2011.
Erdogan menyatakan, beredarnya berita pada minggu lalu yang mengasumsikan bahwa Pemilu akan dipercepat satu tahun sebelum waktunya, itu tidak benar.
Krisis Diplomatik
Di saat yang berbeda, kunjungan Presiden Sudan, Umar Basyir ke Turki dalam rangka menghadiri Konferensi Ekonomi pada minggu-minggu ini menyebabkan hubungan diplomasi Turki-Uni Eropa menjadi labil.
Di samping menuntut Turki meninjau kembali undanganya terhadap Umar Basyir untuk menghadiri Muktamar Islam, Uni Eropa juga meminta Turki untuk menangkap dan menyerahkan Umar Basyir ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dengan tuduhan telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di kawasan Darpur, Sudan.
Menaggapi peringatan ini, Presiden Turki, Abdullah Gul malah mengganggap Uni Eropa telah melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Turki. “Uni Eropa ingin mengitervensi kebijakan kita. Padahal pertemuan ini sebatas Konferensi Tingkat Tinggi organisasi di tubuh umats Islam dan sama sekali bukan pertemuan bilateral”, ujarnya.
Sebelumnya Pemerintah Turki telah mengumumkan secara resmi bahwa Turki tidak ingin menangkap Presiden Sudan, Umar Hasan Basyir ketika ia berkunjung ke Turki dalam rangka menghadiri Konferensi Ekonomi.
Pejabat terkait mengatakan, “Ankara tidak pernah menandatangani perjanjian (MoU) dengan ICC. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan ICC sama sekali tidak megikat Turki secara konstitusi.”
Di samping itu, pihak terkait juga menegaskan bahwa kebijakan ICC ini memang tidak didukung oleh Dewan Keamanan Internasional. (Mh/alm/sinai)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(18 votes, average: 9.61 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
