dakwatuna.com – Jakarta. Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ledia Hanifah Amalia mempertanyakan goodwill Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Islam. Ledia menilai pendidikan Islam jauh dari sempurna dalam implementasinya. “Ini semua tergantung goodwill dari Pemerintah dalam hal ini Kemenag. Sudah saatnya Pemerintah lebih memperhatikan pendidikan agama,” kata …
Baca selengkapnya »Home /
Pemerintah Harus Adil Terhadap Madrasah
“Kami menuntut keadilan anggaran karena undang-undang tidak membeda-bedakan. UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 tidak membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama,” kata Hidayat.
Baca selengkapnya »MUI Pertanyakan Anggaran Madrasah di Daerah
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan mempertanyakan anggaran madrasah di daerah. "Sesuai dengan UU Sisdiknas, anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN dan 20 persen dari APBD. Namun selama ini anggaran 20 persen dari APBD untuk madrasah kemana?," ujar Amidhan dihubungi Ahad (6/1).
Baca selengkapnya »Larangan Akses Dana APBD untuk Madrasah Dinilai Aneh
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Ahmad Jabir menilai larangan penggunaan APBD untuk madrasah merupakan kebijakan yang 'aneh'. Menurut dia, kebijakan ini perlu dievaluasi kembali karena dampaknya pada masyarakat. Terlebih, Jawa Timur merupakan basis terbanyak madrasah di Indonesia.
Baca selengkapnya »