Home / Berita / Nasional / DPR: Mendikbud Gagal Netralisasi Lembaga Pendidikan dari Agenda Politik Praktis

DPR: Mendikbud Gagal Netralisasi Lembaga Pendidikan dari Agenda Politik Praktis

Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin.
Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin.

dakwatuna.com – Padang. Awal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP yang di mulai hari Senin (5/5) dengan mata ujian Bahasa Indonesia menimbulkan kegaduhan. Pasalnya penarikan dan pergantian beberapa soal menyebabkan kendala teknis yang terjadi di beberapa sekolah tak dapat dihindari. Penarikan dan pergantian beberapa soal tersebut disinyalir berisi tentang salah satu kiprah tokoh politik.

Seperti diketahui, pelaksanaan UN Bahasa Indonesia di sejumlah daerah juga terdapat beberapa keganjilan. Di Pekanbaru misalnya, terdapat tiga hingga empat soal yang hilang tanpa ada soal pengganti. Sedang di Bangkalan juga terdapat soal nomor 13 yang hilang tanpa konfirmasi.

Jika benar pergantian dan penarikan soal tersebut terkait materi soal bermuatan politis, Menteri Pendidikan harus bertanggung jawab atas hal tersebut, karena sebelumnya Nuh sudah menjamin tidak ada soal UN bebas dari muatan politik. Demikian dikatakan oleh Ahmad Zainuddin, anggota komisi X DPR RI ketika meninjau pelaksanaan UN SMP di kota Padang.

Zainuddin menegaskan bahwa beberapa SMP di kota Padang masih ditemukan lembar soal yang terselip antara soal nomor 1-7 yang baru dengan soal yang lama. Sedang untuk soal nomor 45 sampai dengan soal nomor 50 soalnya diralat akan tetapi soal aslinya masih ada, sehingga para siswa dibuat bingung karena ada dua soal ganda.

“Tentu kejadian ini semua sangat meresahkan siswa karena dapat menimbulkan kegaduhan atau pun dapat memecah konsentrasi siswa dalam menyelesaikan ujian dengan optimal,” ujar Zainuddin dalam rilisnya kepada redaksi dakwatuna.

Zainuddin mensinyalir bahwa dengan adanya politisasi dalam UN tahun ini menandakan kegagalan Menteri Pendidikan dalam menjaga netralitas lembaga pendidikan dari segala agenda politik praktis, yang juga tidak mampu mendisiplinkan staf yang ada dibawah kendali kekuasaannya.

Di sisi lain Zainuddin menegaskan bahwa politisasi UN ini menandakan “ketidakfairan” tim sukses kandidat Capres tertentu yang menggunakan berbagai cara yang tidak sah dalam memenangkan pertarungan politik di pilpres yang akan datang, pungkasnya.  (sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 9,50 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Ahmad Zainuddin, Lc, ME
Anggota Komisi IX DPR RI dari FPKS (spesial)

DPR: Berita Kesaksian Freedy Budiman Tentang Narkoba Sangat Membuat Kita Prihatin