dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Ekspansi Islam sebagai sebuah agama ke Indonesia secara damai, menurut Ricklefs, menandai awal sejarah modern wilayah ini. Seperti pada umumnya, kondisi masyarakat saat itu memiliki kerajaan sebagai struktur politik tertinggi. Dan tak ayal, bermunculan banyak kerajaan- kerajaan bercorak Islam. Kerajaan- kerajaan Islam ini, dengan segala kekurangannya, mampu mewarnai proses Islamisasi Indonesia bahkan ‘mengalahkan’ agama- agama yang jauh lebih awal datang menyapa nusantara dari segi pemeluk. Artinya, pertautan antara agama dengan politik di Indonesia, telah terjadi dalam waktu yang cukup panjang.
Akan tetapi, bukan Indonesia jika ia tidak ‘ramah’ dalam mengadaptasi, mengadopsi dan menerima begitu saja barang dan bangsa asing yang datang. Perdagangan memang menjadi kegiatan utama, dan melalui jalur ini pula berbagai pengaruh masuk. Kedatangan swasta Belanda menjadi tonggak periode kolonialisme di sini. Dan pada sejarah pertentangan antara pribumi dan kolonialis, agama Islam menjadi salah satu drive paling utama yang menyebabkan pribumi enggan dikooptasi begitu saja.
Proses yang menurut Anis Matta sebagai periode ‘Menjadi Indonesia’ ini (abad ke 17 hingga pertengahan abad 20), adalah momen paling penting dalam gerak Nusantara menjadi Nation-State bernama Indonesia. Pada periode ini, relatif pertentangan agama dan politik dapat dikatakan tidak serius. Bahkan Ahmad Mansur Suryanegara menyebutkan, justru para ulama dan santri yang memiliki saham terbesar dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Agama menjadi sumber inspirasi sekaligus alasan, mengapa orang Indonesia enggan tunduk pada kemauan penjajah.
Mulailah perdebatan agama dan politik secara konstitusional dimulai sejak 1 Juni 1945, tentang apa yang disebut Soekarno sebagai philosophische grondslag. Negara baru ini membutuhkan sebuah dasar filsafat. Dalam perdebatan ini, dapat dibilang Islam mendapat tempat utama dengan sebuah rumusan yang kita kenal sebagai ‘Piagam Jakarta’. Menurut Yudi Latif, formalisasi agama seperti ini menimbulkan rasa ketidaksetujuan yang mengendap di hati golongan kebangsaan.
Akan tetapi, pada sidang PPKI yang dimulai 18 Agustus 1945, ‘tujuh kata’ dalam piagam Jakarta dicoret dan diganti dengan kata “Yang Maha Esa”. Wakil Presiden saat itu, Hatta dinilai memiliki punya andil besar untuk memuluskan penghapusan tersebut dengan alasan; ‘demi persatuan bangsa’. Tapi bisa dibilang, golongan Islam saat itu dapat menerimanya. Terlebih, dalam suatu pidato di Pakistan (The Institute of World Affairs) pada tahun 1952, Moh. Natsir menunjukkan persetujuannya pada rumusan Pancasila.
Hingga menjelang debat besar di Konstituante, penulis ingin menunjukkan peran besar Islam sebagai sebuah agama sekaligus identitas politik dalam sejarah Indonesia. Nampaknya, kita belum melihat alasan historis mengapa hingga saat ini, kecurigaan banyak pihak pada Islam sebagai sebuah kekuatan politik maupun agama masih saja memiliki landasannya. Justru, catatan sejarah menunjukkan betapa besar pengaruh Islam, dan begitu luas kelapangan hati golongan Islam dalam menerima silang pendapat pada periode ‘Gelombang Pertama’, yakni gelombang ‘Menjadi Indonesia’.
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Fajar Abdullah Azzam
