Home / Berita / Daerah / Aksi KAMMI se-Indonesia Tumbangkan Pendzaliman Rezim

Aksi KAMMI se-Indonesia Tumbangkan Pendzaliman Rezim

SAM_1348dakwatuna.com – Palembang.  Seluruh mahasiswa yang tergabung dalam barisan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) serentak mengadakan aksi penolakan kenaikan BBM di 33 provinsi di Indonesia. Tidak terkecuali  provinsi Sumatera Selatan seluruh aliansi mahasiswa yang tergabung didalamnya mengadakan aksi long march yang dimulai dari pasar Cinde hingga kantor Gubernur Sumatera Selatan.

Barisan mahasiswa yang lengkap dengan atribut organisasi dan kenegaraan yang terlihat sejak pagi memenuhi bundaran pasar Cinde melangsungkan orasinya sepanjang jalan menuju kantor gubernur. Mereka menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Mereka menilai pemerintah tidak konsisten dalam menaikkan harga BBM, pemerintah pun berdalih situasi ekonomi dunia yang tidak menentu ditambah dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam negeri, maka perlu penurunan biaya subsidi. Pembatasan ini dilakukan dengan alasan agar subsidi tidak membengkak dan melebihi anggaran.

Saat massa tiba di kantor gubernur Sumatera Selatan. Mahasiswa disambut baik oleh para petugas dan meminta bapak gubernur Sumsel Alex Noerdin memberikan pernyataan dan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat bahwa masyarakat Sumatera Selatan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hendro selaku sekjen KAMMI Komisariat Intifadha IAIN Raden Fatah Palembang “KAMMI menolak karena kebijakan BBM tidak pro rakyat. Banyak alasan nya, mulai dari hukum, sosial, ekonomi maupun liberalisasi.” Ujarnya.

Namun sangat disayangkan gubernur Sumsel sedang tidak berada ditempat, dikarenakan beliau sedang memenuhi undangan peresmian gor di Sumatera Utara. Hadi Hermanto yang merupakan asisten dua gubernur mencoba melerai keramaian massa yang mulai mencoba masuk ke dalam kantor gubernur Sumsel dengan naik ke atas mobil massa dan menyuarakan persetujuan sikap pemerintah Sumsel menolak kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Selang beberapa waktu mahasiswa menanti pembubuhan tanda tangan hitam di atas putih, namun asisten dua gubernur sumsel tak kunjung keluar. Hingga akhirnya massa memaksa masuk dengan dua orang perwakilan. Saat ditemui di ruang meeting, mahasiswa mendesak pihak pemerintah Sumsel untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi penolakan pemerintah terhadap kenaikan BBM dan pemerintah menyatakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sumsel kepada pemerintah pusat. Hadi Hermanto menyatakan sikap tidak ada penandatanganan dengan dalih ia tidak memiliki SKPD wewenang untuk melakukannya. Desakan mahasiswa pun tidak dihiraukan dan akhirnya mahasiswa memilih untuk walk out karena merasa tidak menemukan jalan terang dari pernyataan sikap pemerintah Sumsel.

Dikutip dari lembaran aksi, mahasiswa menawarkan lima solusi kongkret dari KAMMI, yang pertama dengan menghapuskan MOU dengan pihak asing segala sektor Migas, memberikan keluasan bagi anak negeri (SDM) yang ada di Indonesia, kedua pangkas habis belanja negara dengan penghematan APBN untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk perjalanan dinas DPR maupun kepemerintahan yang terkait, ketiga pemerintah harus menuntaskan pekerjaan koversi BBM ke BBG yang belum terealisasi sampai saat ini, keempat menangkap dan menjerat pasal berlapis bagi mafia penyelundup BBM untuk mengurangi kelangkaan BBM di setiap pelosok negeri, dan yang kelima pemerintah harus mencanangkan EBT (Energi Baru Terbarukan), memanfaatkan sumber gas minyak bumi dan lain sebagainya yang ada di Indonesia.

Dalam orasinya massa mempertegas sikap mereka karena rakyat tidak membutuhkan kebijakan palsu pemerintah yang menyuap rakyat untuk bungkam dengan adanya BLTS (Bantuan langsung tunai sementara).

Aksi berlangsung damai meski terdapat sedikit cekcok karena kesalahpahaman antara massa dan aparat karena pemerintah Sumsel yang tidak jua memberi kejelasan sikap terhadap mahasiswa atas suara mereka. Dan mahasiswa mengancam akan mengajak aliansi seluruh masyarakat Sumsel yang menolak kebijakan pemerintah apabila tidak secepatnya mengeluarkan sikap. (azmi)

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (3 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

#AksiSuperDamai212 akan Digelar Di Monas