Home / Berita / Nasional / Saksi Ahli: LHI Tidak Bisa Dijerat dengan Pasal Suap

Saksi Ahli: LHI Tidak Bisa Dijerat dengan Pasal Suap

lhi kpkdakwatuna.com – Jakarta. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghadirkan beberapa saksi ahli terkait dugaan suap impor daging sapi pada Rabu (29/5). Salah satu saksi ahli yang dihadirkan adalah Eva Achjani Zulfa, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam kesaksiannya Eva mengatakan bahwa sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, seharusnya tak dapat dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pasal suap. Pasal itu hanya bisa digunakan kepada aparatur negara seperti Pegawai Negeri, Menteri, dan Presiden.

“Bagian unsur yang menentukan dalam pasal ini penerimanya adalah aparatur negara. Pimpinan partai tidak masuk. Pasal ini hanya untuk PNS dan aparatur negara,” kata Eva saat bersaksi di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (29/5).

Bukan tanpa sebab Eva mengatakan itu. Sebab, dia berkaca bahwa dalam perkara ini kapasitas Luthfi sebagai petinggi partai bukan anggota komisi I DPR RI. Sementara, komisi yang berkaitan langsung dengan perkara impor daging sapi ini adalah komisi IV DPR.

Sebagai mana kita ketahui bahwa LHI menjadi tersangka dugaan suap impor daging sapi sehubungan dengan kapasitasnya sebagai Presiden PKS, bukan sebagai anggota DPR.

Karenanya, hal itu juga berlaku untuk dua terdakwa. Dimana, dua bos PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendy dan Juard Effendy tidak menyuap penyelenggara negara, tapi menyuap ketua partai politik.

Sementara, saksi ahli lain yang dihadirkan adalah Dian, dosen Fakultas Hukum Trisakti, dan Thomas Sembiring selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia.

Dian, dalam keterangannya berpendapat sama dengan Eva. Kata dia, pasal yang menjerat Luthfi seharusnya baru bisa terealisasi apabila yang bersangkutan adalah aparat negara.

“Penyuapan bisa dilakukan harus berhubungan dengan jabatannya. Anggota DPR atau pimpinan partai tidak bisa dikenai pasal ini,” kata dia kepada Majelis Hakim.

Saksi lain, Thomas Sembiring menyatakan kuota daging nasional sejak 2011 terus mengalami penurunan. Thomas mengatakan Elda Devianne Adiningrat selaku Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia menawarkan ada penambahan kuota impor daging.

“Swasembada daging di Indonesia akan berhasil di 2014 jika impor daging di bawah 10 persen kebutuhan nasional,” terang Thomas.

Thomas tambahkan, penambahan kuota impor juga harus dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.

“Penambahan quota itu harus melalui rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian, Kemendag, dan kementan,” demikian Thomas.

Para pakar dan ahli sudah banyak yang memberikan pendapat dan pandangannya terkait kasus dugaan suap impor daging sapi yang menjerat LHI, sebagian besar mereka berpendapat terdapat banyak kejanggalan terkait penetapan LHI sebagai tersangka. Akankah KPK mempertimbangkan masukan para pakar dan ahli ini, atau mereka hanya dianggap sebagai pihak yang hanya turut meremaikan saja. (sl/rmol)

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (25 votes, average: 9,64 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • Just Miko

    “Bagian
    unsur yang menentukan dalam pasal ini penerimanya adalah aparatur
    negara. Pimpinan partai tidak masuk. Pasal ini hanya untuk PNS dan
    aparatur negara,” kata Eva Achjani di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana
    Korupsi, Jakarta, Rabu (29/5/2013).

    komentar ane:
    (pertama)
    Pasal 1 ayat 2 (UU Tipikor)
    2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
    -pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
    -pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
    -Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    -Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
    -Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

    LHI dapat gaji dr negara gak?
    kalo nggak silahkan dibebaskan…

    (kedua)
    kalau
    Anggota DPR dianggap bkn penyelenggara negara dan bebas terima uang dr
    siapa saja, silahkan ratusan anggota DPR+DPRD yg udh bertahun2 lalu
    dipenjara krn terima suap dibebaskan sekarang jg…
    biar adil…
    gmn?

    • h2r_oedin

      “Bukan tanpa sebab Eva mengatakan itu. Sebab, dia berkaca bahwa dalam
      perkara ini kapasitas Luthfi sebagai petinggi partai bukan anggota komisi I DPR RI. Sementara, komisi yang berkaitan langsung dengan perkara impor daging sapi ini adalah komisi IV DPR.

      Sebagai mana kita ketahui bahwa LHI menjadi tersangka dugaan suap impor daging sapi sehubungan dengan kapasitasnya sebagai Presiden PKS, bukan sebagai
      anggota DPR”
      ———————————————-

      secara pribadi saya berharap yang benar dibuktikan kebenarannya dan yang salah pun dibuktikan kesalahannya.

    • Budi Seto

      PNS itu ada SK nya sobat, kalo yg digaji negara itu ada Honorer, ada PNS ada juga Outsourcing. Bersihkan hati baru komentar, karena jari yg kamu gunakan untuk mengetik fitnah itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh yg menciptakan jari mu.

      • mabdussalam

        makanya jangan juga memfitnah KPK ya

    • Ricky Wisnadri

      Makanya dibaca dengan jelas, jangan gegabah membaca informasi, bersih hati dulu baru komentar. Kenapa yang dimaksud Pimpinan Partainya bukan Anggota DPR nya. Saksi ahli itu sangat tahu si LHI itu anggota DPR, namun anda mengerti arah pembicaraannya tidak ?

      LHI memang anggota DPR, namun persoalannya KPK mengangkat kasus LHI itu bukan dikarenakan pengaruh dia sebagai anggota DPR, melainkan LHI sebagai Pimpinan Partai yang dianggap dapat mempengaruhi kebijakan. KPK juga akan ditertawai jika mengajukan perihal mempengaruhi jika LHI sebagai anggota DPR tetapi tidak ada kaitan dengan komisi yang LHI berada didalamnya. Lain halnya jika komisi yang LHI berada didalamnya memasuki area yang ada kaitannya dengan perihal import sapi, baru pas dugaan KPK tersebut nah karena KPK sadar bahwa LHI bukan dalam komisi yang berkaitan dengan import sapi, makanya dia mengarahkan mempengaruhi tersebut karena dia sebagai Pimpinan Partai.

      Nah sekarang anda sudah mengerti arah pembicaraannya belum ? Jika belum belajar membaca dengan jeli dulu lah ok :).

  • mabdussalam

    KPK pasti dah mempelajari juga kok AD/ART PKS, bukankah dalam jamaah PKS pimpinan partai ( Qiyadah/murobi) sangat bisa mempengaruhi mad’u nya ? jangan pura2 gak tahu deh…

Lihat Juga

BPK Kembali Menegaskan, Sumber Waras Rugikan Negara Rp 191,33 Miliar