dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Bekas Kabareskrim Polri, Susno Duadji dinilai membenturkan dua isntansi penegak hukum, yakni Polri dan Kejaksaan Agung karena menolak dieksekusi.
Langkah Susno meminta perlindungan kepada Polda Jabar dan mengerahkan pengawalnya sama saja dengan mengadudombakan Polri dengan Kejagung.
Penilaian tersebut disampaikan Direktur Setara Institute, Hendardi saat mengomentari Susno, yang merupakan terpidana korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar itu, menolak dijebloskan ke bui.
“Meminta perlindungan Polri untuk menghindari eksekusi dari kejaksaan adalah upaya membenturkan institusi penegak hukum yang tidak produktif bagi upaya penegakan hukum,” ujar Hendardi dalam keterangan persnya, Rabu (24/4/2013).
Menurutnya, tidak sepantasnya Polri memberikan perlindungan kepada Susno hanya dengan alasan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan. Polri justru semakin menunjukkan kepentingan politiknya dengan melindungi Susno Duadji dari eksekusi.
“Polri sebaiknya memberikan jalan mulus bagi kejaksaan untuk mengeksekusi Susno Duadji, bukan justru melindungi. Polri tidak boleh terseret oleh kepentingan yang hanya ditujukan untuk melindungi seorang terpidana yang melakukan perlawanan.”
Hendardi menjelaskan, langkah Susno yang mencari proteksi politik dengan masuk dan menjadi Caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan cara untuk menghindari jerat hukum. “Cara menghindari hukuman dengan proteksi politik dari partai politik itu merupakan preseden buruk dan tantangan serius bagi penegakan hukum.” (tjs/ind)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
