Home / Berita / Nasional / PKS: Penegakan Hukum Sedang Sakit

PKS: Penegakan Hukum Sedang Sakit

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Humas, Mardani Ali Serra
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Humas, Mardani Ali Serra

dakwatuna.com – Jakarta.  Maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok oknum premanisme dan kelompok organisasi massa sebagai bentuk bahwa penagakan hukum di tanah air sedang sakit.

Misalnya, pembunuhan terhadap anggota Kopassus di sebuah kafe di Jogjakarta.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Humas, Mardani Ali Serra mengatakan, tindakan kekerasan sampai pada pembunuhan seorang aparat TNI dianggap sebagai sakitnya hukum di Indonesia.

“Ada yang sakit dengan penegakkan hukum kita. Kenyataan premanisme dan organisasi yang menggunakan cara kekerasan bisa eksis merupakan contoh jelas,” kata Mardani, kepada wartawan, Jakarta, Senin (8/4/2013).

Kendati demikian, lanjut Mardani, tindakan penyerangan terhadap Lapas Cebongan yang menewaskan empat tahanan yang dilakukan oknum Kopasus tetap tidak dapat dibenarkan.

“Selemah-lemahnya hukum tidak dapat jadi alasan untuk bertindak diluar koridor,” tegasnya.

“Secara perasaan bisa dimaklumi. Tapi tidak bisa dibenarkan. Pengadilanlah sebagai wadah menemukan kebenaran dalam negara hukum di dunia ini,” lanjutnya. [gus/ind]

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • MuslimAbdullah

    Maka tegakkanlah, sebaik-baiknya hukum, yaitu Syariat Islam. Tegakan saja hukum Qishas, selain adil bagi semua pihak, juga mendapat ridha dan ampunan Allah, insya Allah.

  • … trus gimana solusinya pak, sementara hukum n aparaturnya tak lebih dari keset kaki ?!

Lihat Juga

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal. (pks.id)

PKS Larang Anggotanya Gunakan Atribut Partai