14:17 - Sabtu, 29 November 2014

KPK ‘Pusing’ dengan PKS

Rubrik: Opini | Kontributor: dakwatuna.com - 21/03/13 | 14:34 | 10 Jumada al-Ula 1434 H

Oleh Nasrulloh Mu*

Logo PKS

Logo PKS

dakwatuna.com – Luthfi Hasan Ishaq (LHI) sudah terlanjur ditangkap dan dijadikan tersangka dalam dugaan kasus suap import sapi. Tapi bagaimana membuktikannya? Sepertinya ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan oleh KPK.

Kalau dituduh menerima suap? LHI belum dan tidak menerima uang suap yang katanya akan diberikan kepadanya. Bila dituduh ada bukti percakapan antara LHI dengan Mentan, dimana pembicaraan itu diduga bisa mempengaruhi Mentan ternyata dibantah sendiri oleh Abraham Samad.

Soal isi pertemuan medan, yang diduga awalnya sebagai kesepakatan soal suap import sapi ternyata isinya hanya adu data tentang ketersediaan sapi di dalam negeri. Jadi apa ya.. alasan untuk membenarkan LHI dijadikan tersangka dan dipenjara?

Kalau kaitannya dengan kewenangan, disangka mempengaruhi Mentan karena kewenangannya. LHI bukan anggota DPR yang membidangi pertanian jadi tidak bisa dianggap menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

Kalau disangka adanya dugaan kerugian Negara, bukankah Mentan sudah menyatakan bahwa tidak ada perubahan kuota import sapi. Keputusan import sapi pun harus berkoordinasi dengan lintas departemen dimana Menko Ekonomi yang mengambil keputusannya.

Oleh karena itu, tiba-tiba saja Taufik Ridha, Sekjen PKS, dipanggil ke KPK hanya untuk meminta penjelasan tentang AD/ART PKS. Baru kali ini, terdengar KPK mememinta AD/ART sebuah lembaga bukan negara atau bukan milik negara dalam penyelidikan kasus-kasus korupsi.

Lalu, apa hubungannya AD/ART sebuah lembaga non negara dan bukan milik negara dengan KPK? padahal AD/ART merupakan aturan main sebuah organisasi itu sendiri?

Bila PKS merupakan lembaga Negara atau milik Negara maka wajar saja bila KPK meminta penjelasan tentang AD/ART sebuah organisasi karena yang dicari oleh KPK adalah kerugian Negara atau perbuatan melawan hukum yang ditetapkan oleh Negara.

Namun PKS merupakan lembaga non negara dan milik negara, sehingga AD/ART merupakan aturan main sebuah organisasi, maka yang menghukum anggota organisasi adalah sebuah badan atau lembaga yang dibentuk oleh organisasi tersebut untuk menghukum anggotannya.

Bila LHI salah secara organisasi, bukankah LHI sudah mengundurkan diri dari Presiden PKS dan sudah digantikan oleh Presiden yang baru?

Memang unik perjalanan kasus dugaan suap import sapi ini.

http://polhukam.kompasiana.com/hukum/2013/03/21/1/539005/kpk-pusing-dengan-pks.html

Redaktur: Samin Barkah, Lc

Topik: ,

Keyword: , , ,


Beri Nilai Naskah Ini:

Nilai 1Nilai 2Nilai 3Nilai 4Nilai 5Nilai 6Nilai 7Nilai 8Nilai 9Nilai 10 (54 orang menilai, rata-rata: 9,80 dalam skala 10)
Loading...Loading...


Akses http://m.dakwatuna.com/ dimana saja melalui ponsel atau smartphone Anda.
Iklan negatif? Laporkan!
  • http://www.facebook.com/kuresahkan.segalanya Syafriadiasepmarwis

    KPK menerapkan sistem Amrik, tangkap dulu nanti baru dicari kesalahannya !

    • http://aripratomo.info/ Eyang Subur

      kalo sistem islam gimana kak ?

  • http://www.facebook.com/agusadv Agus Wahyudi

    modarr KPK Lancang sekali kalian!!!

  • http://www.facebook.com/bariantaji Bariantaji Taji

    ha..ha..buat sinetron KPK bingung..ha..ha..

  • http://www.facebook.com/sri.sulastri.75641 Sri Sulastri

    Kasian deh lo.. Makanya jgn suka terima order..

  • sirki

    Hanya AllahSWT yg tau dana penggerak mesin PKS?

    • hrpa_mp

      Hanya Allah SWT?

      Gak juga….
      semua orang juga tahu bahwa sebagian besar dana penggerak mesin PKS berasal dari kantong kader mereka sendiri…

  • http://www.facebook.com/hajime.baka Xuaib Xultan

    Maksudnya??? begini saja, kalau betul LHI pelakunya, gantung ! Kalau perlu kita yang gantung rame2!! tapi klo nggak, ga bisa P21, bebaskan, pulihkan nama baiknya !

Iklan negatif? Laporkan!
69 queries in 1,349 seconds.